Realisasi Januari 2026, PAD Morotai Capai Rp1,4 Miliar

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai, menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Baru satu bulan berjalan, realisasi telah mencapai Rp1.404.381.962.

Capaian tersebut jauh melampaui realisasi PAD pada periode yang sama dua tahun sebelumnya. Pada Januari 2025, realisasi PAD Morotai hanya sebesar Rp666.226.730,02, sementara Januari 2024 tercatat Rp590.741.605,86.

Pelaksana Harian (Plh) Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Morotai, Rafiq Bayan, mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2026 Pemda Morotai menargetkan PAD sebesar Rp53.195.770.629.

“Target PAD 2026 bersumber dari berbagai sektor penerimaan yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hingga Januari, realisasi sudah mencapai Rp1.404.381.962,” kata Rafiq, Jumat, 6 Februari 2026.

Ia menjelaskan, sektor BPKAD menjadi salah satu penyumbang utama PAD dengan target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp24.155.560.000. Hingga Januari, realisasi dari sektor ini mencapai Rp588.617.557.

Penerimaan tersebut berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, dari pos Lain-lain PAD yang Sah, Pemda Morotai menargetkan penerimaan sebesar Rp2.827.925.233. Pada Januari 2026, realisasi dari pos ini tercatat Rp736.683.947,66.

“Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah meliputi jasa giro kas daerah, tuntutan ganti kerugian daerah, hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah, serta retribusi pemanfaatan aset daerah,” jelasnya.

Sementara itu, sektor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morotai ditargetkan menyumbang PAD sebesar Rp16.877.833.846 pada 2026. Hingga Januari, realisasi PAD RSUD mencapai Rp61.551.421 dari retribusi pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan juga menargetkan PAD sebesar Rp3.052.451.550, dengan realisasi Januari sebesar Rp2.311.036 yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan puskesmas.

Pada sektor perhubungan, Dinas Perhubungan dan Infokom menargetkan PAD sebesar Rp600.000.000. Hingga Januari, realisasi mencapai Rp5.516.000 dari retribusi terminal dan parkir kendaraan umum.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagkop) menargetkan PAD sebesar Rp500.000.000 dan telah merealisasikan Rp7.182.000 dari retribusi pelayanan pasar (los).

Sektor perikanan juga menjadi salah satu andalan. Dinas Perikanan dan Kelautan menargetkan PAD sebesar Rp4.000.000.000 yang bersumber dari pungutan hasil perikanan dan izin usaha penangkapan ikan.

Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menargetkan PAD sebesar Rp182.000.000, dengan realisasi Januari Rp1.000.000 dari retribusi penginapan atau vila serta retribusi rekreasi dan olahraga.

Untuk Dinas Lingkungan Hidup, target PAD ditetapkan sebesar Rp500.000.000 dengan realisasi Januari Rp540.000 dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.

Adapun Dinas PUPR dan Tata Kota menargetkan PAD sebesar Rp500.000.000, dengan realisasi Januari Rp1.000.000 yang berasal dari retribusi izin mendirikan bangunan serta pemanfaatan kekayaan daerah berupa kendaraan bermotor.

Rafiq menambahkan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, target PAD Morotai pada 2025 ditetapkan sebesar Rp69.895.770.629 dengan realisasi Januari hanya Rp666.226.730,02. Sementara pada 2024, dari target Rp76.149.327.245, realisasi Januari tercatat Rp590.741.605,86.

Ia berharap capaian signifikan pada awal 2026 ini dapat menjadi modal awal bagi Pemda Morotai untuk terus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah ke depan.