Kantor Pemprov Maluku Utara Bocor dan Minim Fasilitas, Gubernur Sherly Siapkan Renovasi

Kondisi Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi kian memprihatinkan. Gedung yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan itu mengalami kerusakan di sejumlah bagian, mulai dari atap bocor hingga fasilitas kerja yang minim.

Pantauan di lokasi menunjukkan plafon di beberapa ruangan mengelupas. Saat hujan, air merembes masuk ke dalam ruangan akibat kebocoran atap. Kerusakan tersebut terlihat di berbagai sudut gedung dan disebut telah berlangsung cukup lama tanpa penanganan maksimal.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, turun langsung meninjau kondisi tersebut bersama sejumlah pejabat pemerintah provinsi. Ia memeriksa sejumlah ruangan milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kompleks kantor gubernur.

“Setelah saya lihat langsung, hampir semua ruangan mengalami kebocoran. Selain itu, di banyak ruangan tidak ada komputer sehingga ASN tidak dapat bekerja optimal. Kursi juga masih kurang,” ujar Sherly.

Selain kerusakan fisik bangunan, keterbatasan fasilitas kerja juga menjadi perhatian serius. Minimnya perangkat pendukung dinilai berdampak langsung terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Sherly mengatakan, pemerintah provinsi saat ini tengah memetakan kebutuhan anggaran guna melakukan perbaikan menyeluruh terhadap gedung tersebut.

Menurutnya, renovasi akan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas. Pada tahun ini, perbaikan difokuskan pada lantai tiga, lantai empat, serta area lobi. Sementara lantai satu dan dua akan ditangani pada tahap berikutnya.

Pendanaan renovasi direncanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun berjalan. Pelaksanaan pekerjaan dimungkinkan melalui masing-masing OPD atau dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Penganggarannya dimasukkan dalam APBD Perubahan. Pekerjaannya bisa melalui OPD masing-masing atau melalui PUPR,” katanya.

Pemerintah provinsi berharap, proses renovasi dapat segera direalisasikan agar aktivitas pemerintahan berjalan lebih optimal dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.