Duo Kartini Maluku Utara Kompak Turun Lapangan, Infrastruktur Jadi Fokus

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, anggota DPR RI dapil Maluku Utara, Irine Yusiana Roba Putri, turun langsung meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Kota Ternate, Rabu, 22 April 2026.

Kekompakan “Duo Kartini Maluku Utara” ini menegaskan komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah kepulauan tersebut.

Irine yang juga sebagai ketua tim Komisi V DPRD itu hadir bersama para anggota dalam agenda kunjungan kerja.

Dalam peninjauan lapangan, salah satu titik yang dikunjungi adalah pembangunan sabo dam pengendali sedimen di alur Sungai Rua, Kelurahan Rua. Peninjauan dilakukan untuk memastikan progres pekerjaan sekaligus mengevaluasi kualitas pembangunan di lapangan.

Selain itu, rombongan juga meninjau kawasan hunian tetap (huntap) di Kelurahan Jambula yang diperuntukkan bagi warga terdampak bencana.

Irine mengatakan, Maluku Utara masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat, terutama dalam hal penguatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.

“Sebagai daerah kepulauan, Maluku Utara membutuhkan dukungan besar, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dasar,” ujarnya.

Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, Komisi V DPR RI mencatat sejumlah usulan prioritas yang diharapkan dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DPR, kata Irine, akan mengawal agar usulan tersebut dapat direalisasikan.

Dari hasil peninjauan, sejumlah proyek dinilai telah menunjukkan progres positif. Pembangunan jalan daerah di Kota Ternate, misalnya, telah rampung dan kini memasuki masa pemeliharaan sebelum diserahterimakan kepada pemerintah kota.

Namun, pembangunan sabo dam di Rua disebut belum sepenuhnya rampung dan masih memerlukan sejumlah penyempurnaan.

“Masih ada beberapa kekurangan yang harus diperhatikan sebelum proyek ini diserahterimakan,” katanya.

Komisi V juga menyoroti kondisi hunian tetap bagi warga terdampak bencana yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Sejumlah warga, lanjut Irine, menyampaikan keluhan terkait fasilitas yang tersedia.

“Ini menjadi bahan evaluasi agar pembangunan ke depan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memberi manfaat dan kenyamanan bagi masyarakat,” tambahnya.

Irine menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan, meskipun di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi.

Sementara itu, Gubernur Sherly Laos berharap berbagai usulan pembangunan yang telah disampaikan dapat diakomodasi dalam perencanaan anggaran tahun 2026 hingga 2027.

“Sebagian program sudah masuk tahap tender pada 2026, namun masih banyak kebutuhan yang diharapkan dapat terakomodasi pada 2027,” pungkasnya.