Wagub Sarbin Lantik TP-PKK Maluku Utara, Singgung Tantangan Berat Keluarga di Daerah

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, secara resmi melantik dan mengukuhkan Ketua serta jajaran pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) masa bakti 2025–2030, di Halmahera Ballroom, Muara Hotel, Jumat, 8 Mei 2026.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 311.2/KPTS/MU/2025 tanggal 10 Maret 2025, dengan susunan pengurus antara lain Ketua Hj. Rusni Conoras, Sekretaris Hairia, dan Bendahara Ade Irma Suryani.

Dalam sambutannya, Wagub Sarbin Sehe menegaskan bahwa TP PKK memiliki peran strategis sebagai organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama dalam memperkuat ketahanan keluarga di tengah berbagai tantangan sosial yang semakin kompleks.

Ia menyoroti masih adanya persoalan serius dalam kehidupan keluarga, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan persoalan sosial lainnya yang membutuhkan perhatian bersama.

“PKK dan Dharma Wanita harus benar-benar hadir dalam menjaga dan memperkuat ketahanan keluarga. Tantangan kita hari ini sangat besar, dan ini tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri,” ujar Sarbin.

Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Karena itu, program PKK tidak boleh hanya berjalan secara administratif, tetapi harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di lapangan.

Ia juga mendorong agar TP PKK memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan seperti Muslimat, Aisyiyah, dan Fatayat, guna memperluas jangkauan program pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Maluku Utara, Hj. Rusni Conoras, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi atas dukungan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan amanah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020.

Rusni juga menyoroti keterlibatan unsur laki-laki dalam kepengurusan TP PKK periode 2025–2030 sebagai bentuk penguatan gerakan yang inklusif, profesional, dan berbasis kerja sama lintas gender.

“PKK bukan sekadar organisasi seremonial. Kami adalah mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pendidikan, kesehatan, revitalisasi posyandu, hingga ketahanan pangan,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk bekerja dengan penuh keikhlasan, meski tanpa honorarium, demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, ia meminta dukungan aktif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih responsif dalam menjalin sinergi dengan TP PKK.

“Kami berharap OPD dapat lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat melalui kemitraan bersama PKK,” pungkasnya.