Bacarita Hoana Perempuan Kepulauan Jadi Ruang Kritik Kebijakan Pembangunan di Maluku Utara

Perempuan dari berbagai kabupaten/kota di Maluku Utara menyuarakan kritik terhadap kebijakan pembangunan yang dinilai belum berpihak pada pengalaman perempuan dalam forum bacarita yang digelar Archipelagic Women Institute atau Hoana Perempuan Kepulauan.

Dalam forum bertema Kepulauan, Krisis Ekologis dan Kebijakan Politik: Mengapa Negara Gagal Membaca Pengalaman Perempuan? di Ternate. pada Sabtu, 23 Mei 2026 itu, para peserta membahas persoalan bias gender dalam kebijakan, dampak krisis ekologis, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, hingga dampak industri tambang terhadap kehidupan perempuan di wilayah kepulauan.

Hadir sebagai penanggap dalam kegiatan tersebut di antaranya Sekretaris Bappeda Maluku Utara, Iksan; Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba; serta akademisi, Dr. Rahmat Abd Fatah. Kemudian Direktur Archipelagic Women Institute, Asterlita Tirsa Raha.

Perwakilan perempuan Kota Ternate, Mardania Gazali, mengatakan pengalaman perempuan hingga saat ini belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan publik maupun produk hukum daerah.

Menurutnya, kebijakan daerah masih cenderung bias gender karena pengalaman perempuan belum menjadi dasar utama dalam penyusunan regulasi.

“Kalau mau jujur, saat ini kebijakan daerah dan produk daerah masih bias gender. Pengalaman perempuan belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan,” katanya.

Mardania juga menilai keterwakilan perempuan di parlemen belum memberikan pengaruh signifikan terhadap lahirnya kebijakan yang benar-benar mengakomodasi kepentingan perempuan.

“Pengaruh terhadap substansi kebijakan yang mengakomodasi kesejahteraan gender itu belum terlalu terlihat,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Tidore Kepulauan, Arlin Djongihi, menilai perempuan selama ini masih menghadapi keterbatasan akibat budaya patriarki, padahal memiliki peran besar dalam kehidupan keluarga dan ketahanan pangan.

“Perempuan dan laki-laki punya ruang yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan juga punya peran besar menjaga ketahanan pangan keluarga,” katanya.

Dari Pulau Taliabu, Angriani menyoroti sulitnya akses pendidikan bagi perempuan di wilayah kepulauan. Ia menyebut masih banyak anak perempuan harus menyeberang laut menggunakan ketinting demi bersekolah, bahkan melewati sungai tanpa jembatan.

Menurutnya, budaya patriarki masih menjadi tantangan besar bagi perempuan di Taliabu.

“Masih banyak anggapan perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena nanti ikut suami. Bahkan ada yang bilang perempuan tempatnya di dapur, kasur dan sumur,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan sedikitnya terdapat tujuh tantangan utama yang dihadapi perempuan di Taliabu, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, ekonomi, minimnya representasi perempuan, tekanan sosial, hingga krisis ekologis.

Perwakilan Halmahera Selatan, Fadila Syarif, mengangkat persoalan minimnya akses air bersih dan transportasi laut di desanya yang juga terdampak perubahan iklim.

Ia mengaku perempuan menjadi pihak yang paling merasakan dampak keterbatasan tersebut karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari.

“Kalau musim kemarau, ibu-ibu harus antre air dari sebelum sahur sampai matahari terbit,” katanya.

Fadila juga menyinggung pernah terjadinya kasus kematian ibu dan anak akibat sulitnya akses transportasi dan layanan kesehatan di wilayah kepulauan.

Sementara itu, Debora Chandra Tuka dari Halmahera Barat menegaskan hubungan perempuan dengan tanah dan laut bukan sekadar pekerjaan, melainkan sumber kehidupan masyarakat kampung.

Ia menggambarkan tradisi gotong royong yang masih hidup di tengah masyarakat, di mana perempuan berperan mengelola hasil kebun dan hasil laut untuk kebutuhan keluarga.

“Perempuan bukan hanya bekerja, tetapi menjaga pengetahuan dan kehidupan komunitas,” ujarnya.

Dari Halmahera Timur, Delia Banelamo, menyoroti dampak industri tambang terhadap kehidupan masyarakat, khususnya perempuan.

Ia menyebut terdapat 27 izin usaha tambang di Halmahera Timur, namun angka kemiskinan masih menjadi salah satu yang tertinggi di Maluku Utara.

“Perempuan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak perubahan sosial dan industri, tetapi pengalaman mereka jarang muncul dalam narasi pembangunan,” katanya.

Hal serupa disampaikan Fajrini Masud dari Halmahera Tengah yang menilai aktivitas industri telah mengubah kondisi lingkungan dan sumber kehidupan masyarakat pesisir.

Menurutnya, masyarakat kini tidak lagi mengandalkan air sumur maupun air laut karena khawatir tercemar limbah industri dan aktivitas PLTU.

“Kondisi ini paling dirasakan perempuan karena mereka yang mengurus kebutuhan rumah tangga, air, pangan dan kesehatan keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, Fitriyani Ashar dari Pulau Morotai menilai pemerintah lebih fokus pada sektor pariwisata dibanding perlindungan terhadap nelayan dan perempuan pesisir.

“Problem nelayan juga menjadi problem perempuan karena perempuan ikut membantu ekonomi keluarga nelayan dan mengelola hasil laut,” katanya.

Adapun perwakilan Kepulauan Sula, Nuranisa Fataruba, mengatakan pembangunan hingga saat ini belum sepenuhnya inklusif terhadap kepentingan perempuan.

Menurutnya, kontribusi perempuan dalam ketahanan pangan, pendidikan hingga pengelolaan hasil laut masih sering diabaikan dalam proses pembangunan daerah.

“Negara lebih melihat laki-laki sebagai pihak yang mengambil hasil laut, sementara perempuan yang mengelola hasil laut belum dipandang sebagai subjek penting dalam pembangunan,” tandasnya.