Negara Kekurangan Petani, Kelebihan Komandan

Oleh: Syamsul Bahri Abd. Rasyid

(Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pattimura)

Katanya, Indonesia adalah negara agraris. Kalimat itu, saking seringnya diulang, sampai-sampai balita pun barangkali bisa menyebutnya setelah kata “papa”, “mama”, dan “cicak”. Sejak SD, kita diajari bahwa tanah Indonesia itu subur. Sebegitu suburnya sampai tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman. Namun belakangan, saya mulai curiga. Jangan-jangan yang paling subur di negeri ini bukan tanahnya, melainkan komandannya.

Tapi sebelum dituduh berlebihan, mari kita lihat datanya terlebih dahulu. Data terbaru BPS (2026) mencatat bahwa mayoritas penduduk yang bekerja berada di sektor pertanian, dengan jumlah 42,5 juta orang (28,78%). Mereka tersebar dari Papua Pegunungan hingga Papua Selatan. Mereka hadir di Nusa Tenggara yang kering, di Sulawesi Tengah yang subur, di Kalimantan yang luas, dan di Maluku Utara—eh, bukan. Maluku Utara itu tambang. Maaf, saya keliru mengambil data. Kita kembali ke persoalan.

Mereka juga ada di Sumatera, Jawa, dan berbagai wilayah lain di Indonesia. Fakta ini sekaligus mengonfirmasi bahwa Indonesia sebenarnya tidak pernah kekurangan petani dan/atau pekerja pertanian. Mereka ada di mana-mana. Mereka menanam padi dan palawija, mengurus kebun, menjaga ladang, dan memastikan negeri ini tetap memiliki sesuatu untuk dimakan setiap hari.

Yang tampaknya mulai langka justru keyakinan bahwa petani mampu menyelesaikan urusan pertanian tanpa harus terus-menerus ditemani semakin banyak orang yang datang untuk mengatur mereka. Seolah-olah persoalan utama pertanian Indonesia bukan kekurangan petani, melainkan kekurangan komandan.

Padahal sejak era Neolitikum, tanaman tumbuh karena ada petani yang bekerja, bukan karena instruksi komandan. Hama tidak pernah menanyakan pangkat sebelum menyerang tanaman. Tanah tidak pernah meminta surat keputusan penugasan sebelum menumbuhkan benih. Dan hujan, syukurnya, sampai hari ini masih turun tanpa perlu menunggu rapat koordinasi lintas sektoral.

Kecurigaan saya semakin kuat ketika negara menghadapi persoalan pangan. Ketika produksi padi harus ditingkatkan, yang bergerak bukan hanya petani. Ketika jagung menjadi komoditas strategis, yang turun tangan bukan hanya penyuluh pertanian. Ketika kedelai menjadi perhatian nasional, yang diberi tugas bukan semata-mata para ahli agronomi. Sebagian urusan itu justru dilimpahkan kepada TNI dan Polri. TNI AD mengurus padi dan jagung. TNI AL mengurus kedelai. Polisi mengurus jagung.

Mendengar pembagian tugas itu, rasanya grup lawak dan kelompok komedian mana pun akan kalah sebelum berperang. Saya sempat mengira kabinet sedang menyusun naskah film komedi yang ditolak stasiun televisi karena dianggap terlalu absurd, tetapi ternyata itu kebijakan sungguhan.

Dan tentu saja kebijakan tersebut dapat dijelaskan dengan berbagai istilah yang terdengar sangat resmi dan meyakinkan: ketahanan pangan, swasembada pangan, kolaborasi lintas sektor, hingga sinergi nasional. Semua istilah itu terdengar baik-baik saja. Namun persoalannya bukan pada istilahnya, melainkan pada pesan yang secara tidak sengaja dikandungnya.

Pesan itu sederhana: ketika ada masalah, negara tampaknya lebih percaya pada komando daripada kapasitas sipil. Jika produksi kurang, tambah komando. Jika distribusi bermasalah, tambah komando. Jika target belum tercapai, tambah komando lagi. Seolah-olah semua persoalan publik pada akhirnya hanyalah persoalan kekurangan komandan. Padahal, pertanian bukan urusan yang kekurangan orang, melainkan kekurangan perhatian.

Petani tidak bangun pagi sambil memikirkan struktur komando nasional. Mereka memikirkan pupuk yang terlambat datang. Mereka memikirkan irigasi yang rusak. Mereka memikirkan harga yang sering jatuh saat panen raya. Mereka memikirkan cuaca yang semakin sulit ditebak. Mereka memikirkan bagaimana menyekolahkan anak di tengah biaya hidup yang terus naik.

Namun entah bagaimana, yang muncul dalam pemberitaan justru pembagian tugas pemerintah kepada TNI dan Polri.

Bila kebiasaan ini terus berlanjut, masa depan pertanian Indonesia tampaknya akan sangat menarik. Barangkali di masa depan sawah tidak lagi dibajak menggunakan pacul, tetapi AK-47. Barangkali di masa depan hama tidak lagi takut kepada orang-orangan sawah, melainkan polisi lalu lintas. Barangkali di masa depan tikus sawah diwajibkan menunjukkan surat izin masuk lahan pertanian. Barangkali di masa depan belalang harus mengikuti apel pagi sebelum menyerang tanaman. Dan jika panen gagal, mungkin yang kurang bukan pupuk atau irigasi, melainkan jumlah rapat koordinasi.

Tentu saja kita tidak sedang menertawakan tentara ataupun polisi. Yang sedang ditertawakan adalah cara pikir negara: cara berpikir yang menganggap semua persoalan bangsa dapat diselesaikan dengan memperluas tugas institusi yang sama.

Anda barangkali pernah mendengar istilah Marhaenisme. Sebuah gagasan yang lahir dari perjumpaan Soekarno dengan seorang petani kecil bernama Marhaen. Dari perjumpaan sederhana itu, Soekarno membangun keyakinan bahwa rakyat kecil—petani, buruh, nelayan, dan kaum miskin—bukanlah beban, melainkan kekuatan pembangunan. Petani bukan objek yang harus diurus. Petani adalah subjek yang harus diberdayakan.

Selain Marhaenisme dari Soekarno, ada pula Maoisme dari Mao Zedong. Ketika banyak pemikir revolusioner melihat kota sebagai pusat perubahan, Mao justru melihat desa. Ketika banyak orang memandang petani sebagai kelompok pinggiran, Mao melihat mereka sebagai motor sejarah. Revolusi Tiongkok tidak dibangun dari ruang rapat yang nyaman. Ia lahir dari desa-desa, ladang-ladang, dan kehidupan petani yang keras.

Makanya, agak lucu ketika kita membandingkan semangat itu dengan situasi hari ini. Dulu Soekarno bertemu petani lalu melahirkan ideologi. Sekarang negara bertemu persoalan pertanian lalu melahirkan satuan tugas. Dulu Mao membangun revolusi dari desa. Sekarang negara membangun program desa dari meja-meja rapat yang sangat jauh dari desa.

Bahkan koperasi pun tidak lagi lahir dari kebutuhan warga, melainkan dari target yang harus dipenuhi sebelum warga sempat menyatakan kebutuhannya. Dalam Marhaenisme dan Maoisme, petani adalah tokoh utama. Sementara dalam beberapa program pemerintah belakangan, petani justru tak pernah alpa menjadi latar belakang. Yang difoto pejabatnya. Yang diwawancarai komandannya. Yang memberi sambutan petingginya. Sementara petani tetap sibuk menghitung biaya produksi.

Barangkali inilah bentuk revolusi progresif yang tidak pernah dibayangkan Soekarno maupun Mao. Mereka berdua menghabiskan waktu mencari cara agar petani memimpin perubahan. Negara justru sibuk membagi tugas pertanian kepada TNI dan Polri.

Padahal sepanjang sejarah, tidak ada satu pun tanaman yang tumbuh karena pidato atau instruksi.

Sungguh sebuah ironi di akhir-akhir ini. Di negeri yang pernah melahirkan Marhaenisme, kita lebih sering mendengar tentang komando daripada Marhaen. Negara ini sepertinya sedang mengalami kelangkaan akan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu kepercayaan bahwa petani mampu menjadi aktor utama di lahannya sendiri.

Dan mungkin, itulah lelucon paling pahit yang sedang kita saksikan hari ini: negara kekurangan kepercayaan kepada petani. Tetapi, syukurnya tidak pernah kekurangan komandan.

Dulu dwifungsi, sekarang tampaknya multifungsi, karena saking kelebihannya.