Tepis Isu Proyek Kanal Halmahera Timur Diatur Elite, Halek: Sesuai Mekanisme
Polemik anggaran pemeliharaan jaringan kanal senilai Rp40,8 miliar di Kabupaten Halmahera Timur terus menjadi sorotan publik. Menanggapi isu yang berkembang terkait dugaan pengaturan proyek oleh elite tertentu, pemerhati pembangunan daerah, Halek Lastory, angkat bicara dan menepis tudingan tersebut.
Halek menegaskan, proses perencanaan hingga penganggaran proyek kanal telah berjalan sesuai mekanisme pemerintahan daerah serta aturan yang berlaku. Ia menyebut tudingan yang menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) sebagai pihak yang mengatur proyek tidak memiliki dasar yang kuat.
“Setelah melihat alur perencanaan, penyusunan anggaran, hingga mekanisme pengadaan, saya menilai semua berjalan sesuai prosedur. Tidak benar jika ada anggapan proyek ini diatur oleh pihak tertentu,” ujar Halek.
Menurutnya, program pemeliharaan jaringan kanal merupakan bagian dari kebutuhan strategis daerah, khususnya dalam mendukung penanganan persoalan drainase, pengendalian banjir, serta menjaga fungsi saluran air di kawasan Kota Maba.
Ia menjelaskan, setiap program pemerintah daerah memiliki tahapan yang harus dilalui, mulai dari perencanaan, pembahasan anggaran, verifikasi, hingga pelaksanaan kegiatan.
“Sekda menjalankan fungsi koordinasi dan memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan, sementara Kadis Perkim memiliki tanggung jawab teknis terhadap program. Keduanya bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” katanya.
Halek juga membantah isu yang mengaitkan proyek tersebut dengan kepentingan kelompok maupun jaringan tertentu di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, sejauh ini belum ada bukti yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses tersebut.
“Publik harus melihat persoalan ini secara objektif. Jangan membangun kesimpulan hanya berdasarkan asumsi tanpa memahami mekanisme yang sebenarnya,” ungkapnya.
Ia menilai, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur harus mendapat dukungan selama memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, ia mengajak semua pihak mengawal pelaksanaan program agar berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Program ini menyangkut kepentingan masyarakat Halmahera Timur. Yang paling penting adalah memastikan manfaatnya dirasakan warga dan pembangunan daerah terus berjalan,” tegas Halek.
Dengan adanya penjelasan tersebut, ia berharap polemik terkait proyek kanal dapat dilihat secara proporsional sehingga pelaksanaan program pemerintah daerah tetap berjalan demi kepentingan masyarakat.