Belasan Pekerja Sekolah Rakyat Halmahera Barat Terlantar di Ternate

Sebanyak 13 pekerja pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Toniku, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, mengaku terlantar di Kota Ternate setelah diberhentikan dari pekerjaan.

Para pekerja yang berasal dari luar Maluku Utara itu mengaku di-blacklist setelah melakukan aksi protes terkait pembayaran upah. Mereka sebelumnya bekerja hampir sebulan dengan kesepakatan upah dibayarkan setiap pekan.

Namun, menurut perwakilan pekerja, Sabar (60), pembayaran baru diterima setelah tiga hingga empat pekan bekerja.

“Dijanjikan seminggu sekali, ternyata sampai sini sudah tiga minggu bahkan ada empat minggu baru bayaran. Itu pun kita demo dulu,” ujar Sabar di Landmark Ternate, Selasa, 11 Agustus 2026.

Aksi protes tersebut melibatkan sekitar 100 pekerja. Sabar menegaskan aksi dilakukan untuk menuntut hak upah, bukan membuat kerusuhan.

“Alasannya kita demo. Kita menuntut hak kita. Kita tidak kerusuhan,” katanya.

Sabar menyebut upah yang dijanjikan sebesar Rp150 ribu per hari untuk tukang dan Rp130 ribu untuk kenek, sementara biaya makan ditanggung sendiri.

Ia juga mengaku para pekerja tidak memahami secara rinci dokumen perjanjian kerja yang ditandatangani sebelum berangkat.

“Namanya orang kampung semua. Masalah yang tanda tangan itu cuma bilang, ‘ya sudah tanda tangan’. Kita tidak tahu detail-detailnya,” ujarnya.

Keterlambatan pembayaran membuat sejumlah pekerja terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah menerima upah, sebagian uang langsung dikirim kepada keluarga.

Kini, 13 pekerja tersebut sudah tiga hari berada di Ternate dan belum mendapatkan tiket maupun biaya pemulangan. Mereka mendapat informasi kapal berikutnya baru tersedia pada 19 Agustus 2026.

“Untuk tiket saja kita masih mikir. Ongkos dari mana?” kata Sabar.

Sebelumnya, mereka mengaku dijanjikan masa kerja tiga bulan dan fasilitas tiket pemulangan setelah pekerjaan selesai. Namun, belum genap sebulan bekerja, persoalan pembayaran upah dan aksi protes terjadi.

Para pekerja berharap ada kejelasan mengenai pembayaran upah, status pekerjaan, serta biaya pemulangan. Mereka mengaku masih bersedia bekerja jika persoalan upah diselesaikan.

“Kalau dibayar, kita masih bisa kerja lagi,” pungkas Sabar.