Gubernur Sherly Minta CSR Harita Nickel Naik Kelas, Fokus Bangun Infrastruktur Obi
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos meminta PT Harita Nickel meningkatkan kualitas program Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terukur, transparan, dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Sherly saat menghadiri Temu Sinergi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Harita Nickel di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Kamis, 27 Agustus 2026.
Sherly menilai, program CSR perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun pengelola kawasan industri harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama warga yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Menurutnya, transparansi nilai anggaran dan rincian alokasi CSR setiap tahun penting dilakukan. Data tersebut dibutuhkan pemerintah untuk memetakan kontribusi masing-masing perusahaan, termasuk Harita Nickel, IWIP, hingga Antam, sehingga program yang dijalankan tidak tumpang tindih.
“Kami butuh CSR-nya naik kelas. Efektivitas CSR tidak diukur dari berapa banyak program yang diadakan, tetapi berapa banyak jumlah penduduk di sekitar kawasan industri atau tambang yang masalahnya terselesaikan,” kata Sherly.
Gubernur mengatakan, arah pemanfaatan CSR perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Maluku Utara.
Dari sekitar 1,4 juta penduduk Maluku Utara, sekitar 60 persen bekerja sebagai petani dan 20 persen sebagai nelayan. Sementara sektor industri pertambangan menyerap sekitar 150 ribu hingga 200 ribu tenaga kerja.
Karena itu, Sherly meminta perusahaan tidak hanya berorientasi pada sektor industri, tetapi turut memperkuat sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat Malut.
“Kalau melihat struktur masyarakat kita, sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Karena itu, kesejahteraan petani dan nelayan harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Khusus kepada Harita Nickel, Sherly meminta agar manfaat program CSR tidak hanya difokuskan pada desa-desa ring 1.
Program tersebut, kata dia, perlu diperluas hingga menjangkau masyarakat di seluruh kawasan Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.
Sherly menyebut ada dua kebutuhan mendesak yang banyak disampaikan masyarakat Obi, yakni pembangunan jalan tani dan penyelesaian jalan lingkar Pulau Obi.
Menurutnya, infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus membuka akses terhadap pelayanan dasar.
“Jika harus memilih dengan anggaran yang ada, masyarakat Obi sangat membutuhkan jalan lingkar dan jalan tani,” jelasnya.
Akses jalan yang baik akan memudahkan masyarakat membawa hasil pertanian, seperti cengkeh, pala, dan kelapa, menuju pusat-pusat ekonomi.
Selain itu, jalan juga menjadi akses penting untuk pelayanan kesehatan, khususnya ketika masyarakat membutuhkan penanganan medis dalam kondisi darurat.
Pemprov Bangun 15 Kilometer per Tahun
Pemprov Maluku Utara, lanjut Sherly, telah berkomitmen mengalokasikan pembangunan jalan lapen sepanjang 15 kilometer setiap tahun di Pulau Obi.
Namun, untuk menuntaskan jalan lingkar Obi yang mencapai sekitar 330 kilometer, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.
Karena itu, Gubernur mendorong pembagian porsi pembangunan antara pemerintah pusat melalui APBN, Pemprov Malut, Pemkab Halmahera Selatan, dan CSR Harita Nickel.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian jalan lingkar Pulau Obi dalam kurun waktu enam hingga tujuh tahun ke depan.
Sherly menegaskan, program CSR harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat dan memiliki manfaat jangka panjang.
“Harus ada pembagian peran. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan perusahaan bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan infrastruktur di Obi,” tandasnya.
Menurutnya, sinergi pemerintah dan perusahaan bukan sekadar untuk menjalankan program CSR, tetapi harus mampu mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat ekonomi masyarakat, serta meningkatkan akses warga terhadap layanan dasar.