Bupati Rusli Minta OPD Aktif Melapor, Jangan Tunggu Persoalan Membesar

Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih aktif dalam menjalankan tugas, terutama dalam menyampaikan setiap perkembangan dan persoalan di lingkungan pemerintahan.

Rusli menegaskan, pimpinan OPD tidak boleh bersikap pasif atau menunggu persoalan menjadi besar baru kemudian melaporkannya kepada pimpinan daerah.

Hal itu disampaikan Rusli saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin, 7 September 2026.

Dalam arahannya, Rusli mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjadikan aturan sebagai dasar dalam menjalankan tugas. Ia juga menekankan pentingnya disiplin kerja sebagai bagian dari tanggung jawab aparatur.

“Satu hal, sandaran kita yang paling penting adalah aturan. Sekali lagi saya imbau supaya disiplin kerja,” tegas Rusli.

Menurutnya, kedisiplinan harus berjalan beriringan dengan komunikasi dan koordinasi yang baik. Setiap persoalan yang muncul di lingkungan OPD, kata dia, harus segera disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), jajaran asisten maupun langsung kepada kepala daerah sesuai mekanisme yang berlaku.

Rusli mengaku masih menemukan kondisi di mana perkembangan di lingkungan pemerintahan tidak segera dilaporkan. Akibatnya, ia terkadang harus melakukan pemantauan sendiri untuk mengetahui situasi yang sebenarnya.

“Kadang-kadang saya kurang dapat laporan, baik dari Pak Sekda maupun Pak Asisten. Jadi saya memantau sendiri. Saya sudah tegur Pak Sekda, kalau ada sesuatu cepat lapor. Jangan bilang tunggu dulu, tunggu dulu, nanti ada sesuatu baru lapor. Harus lapor supaya saya tahu perkembangan situasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kondisi ketika pimpinan OPD justru diam sementara staf yang lebih dulu memberikan reaksi atau informasi terkait suatu persoalan.

Menurut Rusli, kondisi tersebut dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi karena informasi yang diterima belum tentu menggambarkan persoalan secara utuh.

“Sekarang ini kalau pimpinan OPD diam dan yang bereaksi staf, kadang-kadang kami mengevaluasi juga ragu-ragu, karena tidak mungkin hanya mendengar satu pihak,” katanya.

Karena itu, Rusli meminta para pimpinan OPD mengambil peran lebih aktif dalam mengawal pelaksanaan tugas di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Ia menegaskan, pembenahan birokrasi akan terus dilakukan. Sebagai kepala daerah, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh perangkat pemerintahan bekerja sesuai aturan dan tugas yang telah diberikan.

“Saya secara organisatoris tentu terus melakukan pembenahan, karena ini semua adalah tanggung jawab bupati. Pokoknya kalian kerja salah, pasti nama bupati yang disebut,” tegasnya.

Rusli kemudian mengingatkan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahwa jabatan yang diberikan bukan sekadar posisi administratif. Para pejabat, kata dia, diangkat untuk membantu kepala daerah menjalankan roda pemerintahan.

“Saya sudah berulang kali tegur SKPD. Kalian diangkat untuk bantu bupati. Kalau bantu bupati, ya bantu betul-betul. Sebentar kalau kalian salah, yang dimaki-maki pasti saya. Baru kalian tertawa di belakang sana. Itu kan tidak bagus,” ujarnya.

Rusli berharap seluruh jajaran Pemkab Pulau Morotai dapat meningkatkan disiplin, memperkuat koordinasi, serta mempercepat penyampaian laporan ketika menghadapi persoalan.

Menurutnya, komunikasi yang cepat dan keterbukaan informasi di internal pemerintahan penting agar setiap masalah dapat segera direspons dan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.