Buka Sosialisasi Pengadaan, Sekda Rizal: Belanja Daerah Harus Perkuat Produk Lokal

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menegaskan belanja pemerintah daerah harus menjadi stimulus bagi penguatan produk lokal dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Penegasan itu disampaikan Rizal saat membuka Sosialisasi Strategi Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kota Ternate di Hotel Batik, Rabu, 21 Oktober 2026.

Rizal mengatakan, konsolidasi pengadaan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Menurutnya, strategi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa pemerintah, tetapi juga bagaimana belanja daerah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

"Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan pelibatan aktif UMKM bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan komitmen kita bersama untuk membangkitkan perekonomian Kota Ternate. Melalui strategi konsolidasi ini, belanja daerah harus menjadi stimulus utama bagi kemajuan produk-produk lokal," tegas Rizal.

Ia meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan konsolidasi pengadaan. Setiap perangkat daerah harus merencanakan kebutuhan barang dan jasa secara cermat, realistis, serta sesuai prioritas.

Rizal menegaskan, konsolidasi pengadaan tidak boleh hanya dipandang sebagai upaya menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi harus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola belanja pemerintah.

"Kepala OPD perlu memastikan kebutuhan barang di masing-masing perangkat daerah direncanakan secara cermat, realistis, dan sesuai prioritas. Rekomendasi MCSP KPK ini harus ditindaklanjuti secara konkret," ujarnya.

Ia juga meminta peserta sosialisasi memahami strategi konsolidasi dan menyiapkan data kebutuhan secara akurat. Setiap OPD diharapkan menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam proses identifikasi kebutuhan agar pelaksanaannya berjalan efektif.

"Kegiatan ini bukan hanya menjadi kegiatan sosialisasi, tetapi langkah nyata dalam mewujudkan pengadaan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, serta mendukung Produk Dalam Negeri dan UMKM," sambungnya.

Sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tertanggal 30 Juli 2026. Dalam rekomendasi itu, Wali Kota Ternate diminta menyurati Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperoleh pendampingan terkait konsolidasi pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, Kepala BPBJ Kota Ternate, Aisah Ahmad, menjelaskan sosialisasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi para pemangku kepentingan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap OPD terkait strategi konsolidasi pengadaan.

Menurut Aisah, konsolidasi diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah efisiensi belanja pemerintah sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku UMKM lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari LKPP yang akan memberikan pendampingan terhadap proses konsolidasi pengadaan di BPBJ Kota Ternate. Pendampingan tersebut diharapkan memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Melalui sosialisasi ini, OPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dibekali pemahaman mengenai optimalisasi skema belanja agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna.

Peserta, termasuk kepala subbagian keuangan dan perencanaan, juga diharapkan memastikan produk-produk lokal dapat masuk dalam Katalog Elektronik (E-Katalog) lokal sehingga memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan belanja instansi pemerintah.

Pemkot Ternate menargetkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan keterlibatan UMKM dalam pengadaan pemerintah pada tahun anggaran berjalan.

Dengan konsolidasi dan koordinasi yang lebih baik ant perangkat daerah, belanja pemerintah diharapkan semakin efisien sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat lokal.