Dinas Pertanian Morotai Terima Ribuan Laporan Petani Selama Morofest 2026

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menerima 1.198 laporan petani terkait dampak musim kemarau dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama pelaksanaan Morotai Festival (Morofest) 2026.

Ribuan laporan tersebut berasal dari petani di 21 desa yang tersebar di tiga kecamatan. Mereka menyampaikan keluhan mengenai kondisi lahan pertanian dan tanaman yang terdampak kemarau serta karhutla melalui layanan pengaduan yang dibuka Dinas Pertanian selama festival berlangsung.

Hingga malam penutupan Morofest 2026, Sabtu, 31 Oktober 2026, Kecamatan Morotai Timur menjadi wilayah dengan jumlah pengaduan terbanyak, yakni 927 petani dari 15 desa.

Selanjutnya, Kecamatan Morotai Selatan mencatat 226 petani dari lima desa. Sementara Kecamatan Morotai Utara sebanyak 45 petani dari satu desa.

Dengan demikian, total laporan yang diterima mencapai 1.198 petani dari 21 desa. Adapun tiga kecamatan lainnya di Kabupaten Pulau Morotai belum menyampaikan laporan melalui layanan pengaduan tersebut.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai, Tahmid Bilo, mengatakan layanan pengaduan itu dibuka untuk memberikan ruang kepada petani agar dapat menyampaikan secara langsung persoalan yang mereka hadapi.

"Melalui layanan pengaduan ini, kami ingin memberikan kesempatan kepada para petani untuk melaporkan kondisi lahan pertanian maupun tanaman mereka yang terdampak musim kemarau dan kebakaran hutan dan lahan," ujar Tahmid, Sabtu (31/10/2026).

Menurutnya, laporan yang diterima menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi riil sektor pertanian, sekaligus mengidentifikasi tingkat dampak yang dialami petani di lapangan.

"Data yang masuk ini akan menjadi bahan bagi kami untuk melakukan pendataan dan evaluasi, sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui kondisi para petani serta dampak yang mereka alami di lapangan," jelasnya.

Tahmid berharap, hasil pendataan tersebut dapat memberikan gambaran lebih terperinci mengenai kondisi pertanian masyarakat, terutama petani yang mengalami kerugian akibat kemarau dan karhutla.

Dengan data tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan langkah penanganan dan kebijakan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan petani terdampak.