DPRD Ternate Desak Uji KIR Truk di Pelabuhan Ahmad Yani

DPRD Kota Ternate mendesak Dinas Perhubungan segera melakukan uji kelayakan kendaraan atau KIR terhadap seluruh armada truk yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Ahmad Yani.

Desakan ini menyusul insiden kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa beberapa waktu lalu. Pengujian kendaraan dinilai penting untuk memastikan setiap armada angkutan barang memenuhi standar keselamatan sebelum beroperasi, terutama saat melintasi jalur menanjak di kawasan pelabuhan.

Rencana tersebut disepakati dalam rapat koordinasi Komisi I DPRD Kota Ternate bersama Dinas Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ternate, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), serta asosiasi penyedia jasa angkutan, Senin, 2 November 2026.

Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Muzakir Gamgulu, mengatakan setiap kendaraan angkutan darat, mulai dari bus, truk boks hingga dump truck, wajib menjalani uji kelayakan secara berkala setiap enam bulan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Namun, ia mengungkapkan, selama ini pengujian terhadap armada yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Ahmad Yani belum pernah dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

“Sesuai dengan aturan perundang-undangan, setiap angkutan darat, baik bus, truk boks, maupun dump truck, wajib menjalani uji kelayakan secara berkala setiap enam bulan sekali. Selama ini uji kelayakan untuk armada di area pelabuhan belum pernah dilakukan oleh Dinas Perhubungan,” tegas Muzakir.

Menurutnya, rapat koordinasi tersebut bertujuan mencari solusi bersama untuk meningkatkan keselamatan transportasi tanpa mengganggu aktivitas bongkar muat dan distribusi barang di kawasan pelabuhan.

“Alhamdulillah, rapat berkesimpulan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan uji kelayakan langsung di area pelabuhan. Pelaksanaannya merupakan hasil koordinasi antara Dinas Perhubungan, KSOP, dan instansi terkait di Pelabuhan Ahmad Yani,” ujarnya.

Muzakir menjelaskan, pelaksanaan uji KIR nantinya dilakukan dengan mengelompokkan kendaraan berdasarkan kondisi dan tingkat kelayakan operasionalnya.

Armada yang dinilai tidak memenuhi standar keselamatan, khususnya untuk melintasi jalur menanjak, akan diberikan tanda khusus agar tidak beroperasi pada jalur yang memiliki risiko tinggi.

Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi kecelakaan lalu lintas sekaligus memastikan seluruh kendaraan angkutan barang yang beroperasi di kawasan pelabuhan memenuhi standar keselamatan.

Berdasarkan data KSOP Ternate, terdapat sekitar 200 unit kendaraan yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Ahmad Yani. Armada tersebut tergabung dalam puluhan asosiasi angkutan.

Muzakir menegaskan, teknis pelaksanaan pengujian akan diatur secara bertahap dengan melibatkan instansi terkait agar aktivitas bongkar muat dan distribusi barang tetap berjalan normal.

“Teknis pelaksanaan uji kelayakan akan diatur secara bertahap agar proses bongkar muat dan distribusi barang dari dan menuju pelabuhan tetap berjalan lancar,” tandasnya.