HARITA GROUP DAN KEJAHATAN STRUKTURAL (II)

Oleh: SARFAN TIDORE
(Owner Commune Coffee)

Problem ekologis bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja, hadir melalui karangan fiksi dan kerap kali dipandang sebagai suatu hal yang alamiah. Namun, secara kritis, bila diteropong menggunakan lensa nalar, terdapat suatu sistem, suatu kekuatan besar yang bekerja di balik semua itu. Suatu kekuatan yang kehadirannya dalam konteks narasi sering dikait-kaitkan dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Di balik gemerlap itu, perlahan-lahan masalah berantai pun hadir, yaitu masyarakat mengalami eksklusi sosial secara vertikal dalam rupa derivasi ekonomi, kehilangan akses, kerusakan ekologis, dan kehilangan masa depan. Masalah berantai tersebut, bila ditelaah lebih mendalam, tentu bersumber dari satu pokok masalah, yaitu perampasan ruang hidup (baca, “Harita Nikel dan Kejahatan Struktural I”). Perkembangan pemanfaatan ruang akhir-akhir ini semakin intensif, baik untuk kegiatan pariwisata maupun industri padat modal.

Para pemilik modal, perusahaan tambang, serta pemerintah sering kali mengonsepkan ruang melalui pertimbangan-pertimbangan yang abstrak, seperti ukuran, luas, lokasi, dan yang paling penting adalah keuntungan yang didapat dari proses objektifikasi ruang (Henri Lefebvre, 2022). Kebutuhan akan pemanfaatan sumber daya nikel mendorong industri padat modal menempati dan menguasai lahan-lahan pesisir hingga perbatasan antara darat dan laut yang merupakan daerah rawan bencana serta mendorong masyarakat untuk memikul beban ekologis.

Kenyataan ini dapat kita simak pada film Jalur Warga, Zona Konflik Demarkasi, di mana banjir menghantam perkebunan seorang petani Desa Kawasi bernama Herman Maran. Herman menjelaskan, saya bertani sejak tahun 2012 dan sudah memasuki 15 tahun. Selama 15 tahun, saya merawat tanaman berupa kurang lebih 300 pohon kelapa, 60 pohon pala, serta berbagai jenis pisang. Di lahan kebunnya itu jarang terjadi banjir meskipun sering terjadi hujan lebat.

Namun, pada tahun 2024, PT Harita Nikel membangun sebuah bendungan besar di sisi lahan kebunnya, di tepian Sungai Akelamo, tanpa ada koordinasi dengan kami sebagai pemilik lahan kebun. Ketika proses pembangunan bendungan berlangsung, Herman Maran tidak tinggal diam. Ia melakukan perlawanan, memblokade aktivitas perusahaan, dan menahan satu unit alat berat milik Harita Nikel sebagai jaminan. Sebab, ia sudah dapat memprediksi bahwa pembangunan bendungan itu bukan tanpa risiko. Seiring berjalannya waktu, ketika terjadi hujan lebat, lahan kebunnya menjadi sasaran amukan banjir sungai.

Pada tahun 2025, kata Herman, buah kelapa dan pala yang mereka sekeluarga kumpulkan hanyut terbawa banjir, termasuk satu ekor sapinya. Film dokumenter itu juga memperlihatkan banjir sungai meluap dan menghantam lahan kebun Herman. Di tengah luapan banjir itu, terlihat Herman memegang sebuah alat renang berwarna hitam, menyusuri banjir sungai setinggi bahu sembari mengatakan: "Pemerintah, tolong lihat, lihat, harta kami rusak terendam banjir." Banjir tersebut bukan fenomena alam, melainkan luapan banjir yang berasal dari bendungan yang dibangun oleh PT Harita Nikel (lihat film Jalur Warga, Zona Konflik Demarkasi).

Henri Lefebvre menjelaskan, dampak kerusakan lingkungan tidak boleh dilihat hanya sebagai masalah teknis berupa banjir, pencemaran alam, atau menipisnya sumber daya, melainkan sebagai konsekuensi logis dari reproduksi hubungan produksi Harita Nikel yang termanifestasi dalam ruang (spasial). Bagi Lefebvre, alam tidak lagi berdiri sendiri secara murni, melainkan telah ditaklukkan, dihancurkan, dan diproduksi kembali demi kepentingan akumulasi modal. PT Harita Nikel menggerakkan kekuatan untuk memproduksi nikel demi mengejar laba (profit), dan tentu bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Singkatnya, mereka justru "menghabisi" hasil bumi dan kehidupan masyarakat tempatan.

Navajo John Redhouse berpendapat bahwa dalam satu generasi, sumber daya akan habis dan Anda hanya akan memiliki beberapa orang penduduk asli dan massa yang miskin. Dorongan tiada henti untuk mengakumulasi modal melalui pemenuhan permintaan nikel di negara-negara superpower memaksa Harita Nikel mengeksploitasi hasil bumi secara masif tanpa memedulikan masyarakat di dalamnya dan batas kerusakan ekologis. Sejalan dengan itu, WALHI Maluku Utara mencatat banjir mulai terjadi di sekitar kawasan industri PT Harita Nikel sejak 2023 dan terus berulang hingga 2025, terutama pada Juni–Juli.

Pada Juni 2025, banjir besar terjadi tiga kali di Desa Kawasi dan Soligi dengan ketinggian air mencapai 1–3 meter serta meninggalkan lumpur merah setebal 15 cm di permukiman penduduk. Bencana banjir tersebut menyisakan duka dan derita: merusak rumah penduduk, infrastruktur desa, fasilitas pendidikan, sumber air bersih, dan lahan pertanian masyarakat tempatan (dikutip dari laman walhi.or.id, 2026). Lefebvre mengatakan, kerusakan ekologis bukanlah bencana alam murni, melainkan hasil logis dari sistem produksi sumber daya oleh pemodal (dalam hal ini PT Harita Nikel).

Sehingga, penduduk Desa Kawasi menilai proyek industri yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) itu telah mencemari sumber air, merusak ekosistem laut, sekaligus menunjukkan wajah transisi energi yang mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat adat lokal. Hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat dirampas dan dirusak demi kepentingan korporat. Di bawah kekuatan proses produksi Harita Nikel terjadi pemutusan siklus; mereka mengambil hasil bumi berupa nikel, memperoleh keuntungan finansial, dan meninggalkan jejak kehancuran ekologis yang oleh Karl Marx disebut metabolic rift (keretakan ekologis yang tidak bisa diperbaiki).

Nutrisi dalam tanah diperas, dirusak, dihancurkan, dan hasil bumi berupa nikel diambil, lalu kemudian dijual ke negara-negara besar untuk kepentingan pembuatan mobil listrik. Sedangkan limbah atau lumpur sisa-sisa hasil pengolahan bijih nikel yang dihasilkan oleh Harita Nikel, berupa Kromium Heksavalen atau Cr(VI), ditampung pada fasilitas penimbunan tailing dan kemudian dialirkan ke sungai menuju lautan. Dari sinilah kehidupan petani dan nelayan kehabisan napas atau dibelenggu oleh pencemaran limbah logam berat industri.

Fakta perusakan ekologis yang dilakukan oleh Harita Nikel tersebut merupakan suatu "kejahatan struktural" berkedok pembangunan dan, alih-alih membawa kesejahteraan, justru menggiring masyarakat Kawasi ke dalam zona pengorbanan (sacrifice zone). Pembangunan dipakai sebagai alasan untuk melegitimasi eksploitasi dan perusakan fungsi ekosistem hutan. Dalam pandangan kaum Marxis, kerusakan lingkungan bukanlah kecelakaan atau kelalaian semata, melainkan kejahatan struktural yang disamarkan atas nama pembangunan, yang pada akhirnya menyeret masyarakat ke dalam zona pengorbanan (Foster, 2000).

Zona pengorbanan merupakan suatu kebijakan pemerintah di sektor pembangunan industri atau kebutuhan transisi energi di suatu kawasan, yaitu Pulau Obi. Melalui Harita Nikel, mereka "sengaja mengorbankan" warga untuk menanggung beban ekologis, pencemaran logam berat, dan paparan limbah berbahaya. Steve Lerner dalam bukunya Sacrifice Zones: The Front Lines of Toxic Chemical Exposure in the United States (2010), menyebut zona pengorbanan sebagai tempat-tempat yang dikorbankan untuk industri yang sangat mencemari jantung kehidupan nelayan dan petani.

Seperti halnya yang sekarang ini terjadi di Kawasi, yaitu air sungai dan laut tercemar bahan kimia dan limbah beracun yang bersumber dari PT Harita Nikel. Robert Bullard mengadaptasi konsep area pengorbanan, yang kemudian ia sebut sebagai zona pengorbanan, untuk menggambarkan kesenjangan lingkungan di kawasan-kawasan yang secara tidak proporsional menanggung beban polusi, paparan bahan kimia, dan limbah beracun yang dihasilkan oleh industri ekstraksi. Bersambung…