Diduga Langgar Hak Pekerja, Subkon PT WBN Dilaporkan ke Disnaker Maluku Utara
Dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan di kawasan industri pertambangan Halmahera Tengah, Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. PT Favor Indah Jaya, perusahaan subkontraktor PT Weda Bay Nickel (WBN) yang beroperasi di Lelilef, Kecamatan Weda Tengah, dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara.
Laporan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan itu disampaikan Tim Advokat Koalisi Pendamping Buruh Maluku Utara pada Jumat, 20 November 2026.
Pengaduan tersebut diajukan untuk mendampingi Mahrun Wahab, mantan pekerja yang menjabat sebagai HSE Coordinator/Manager di perusahaan tersebut.
Berdasarkan keterangan dalam laporan pengaduan, Mahrun bekerja sejak Mei 2024 hingga Oktober 2026. Selama kurang lebih 29 bulan, ia diduga tidak mendapatkan sejumlah hak dasar pekerja sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Koalisi mengidentifikasi sejumlah dugaan pelanggaran, diantaranya tidak didaftarkannya pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, tidak adanya pemeriksaan kesehatan berkala atau Medical Check-Up, hingga penerapan jam kerja yang dinilai melampaui ketentuan.
Dalam laporan tersebut, korban disebut harus bekerja selama tujuh hari penuh dalam sepekan tanpa memperoleh hak istirahat mingguan.
Jam kerja yang dijalani disebut dimulai pukul 07.30 hingga 17.00 WIT. Bahkan, dalam sejumlah kesempatan, waktu kerja diduga diperpanjang hingga pukul 22.00 WIT tanpa pembayaran upah lembur.
Koalisi juga mempersoalkan tidak diberikannya hak cuti tahunan minimal 12 hari setelah pekerja menjalani masa kerja selama 12 bulan berturut-turut.
Persoalan lain yang turut disorot adalah tidak adanya perjanjian kerja tertulis antara pekerja dan perusahaan. Sementara itu, pembayaran upah sebesar Rp10 juta per bulan disebut dilakukan melalui transfer ke rekening pribadi administrator perusahaan.
Kondisi tersebut dinilai Koalisi sebagai indikasi lemahnya transparansi dan tata kelola hubungan industrial di lingkungan perusahaan.
Dugaan pelanggaran itu semakin menjadi perhatian setelah hubungan kerja Mahrun berakhir melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebut dilakukan secara sepihak melalui pesan daring pada 16 Oktober 2026.
Dalam laporan pengaduan, PHK tersebut terjadi dua hari setelah Mahrun meninggalkan lokasi kerja karena alasan darurat keluarga.
Olehnya itu, perwakilan Koalisi Pendamping Buruh Maluku Utara, Lukman Harun dalam keterangannya, mengatakan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan subkontraktor kawasan industri pertambangan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurut dia, pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di kawasan industri tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan investasi, tetapi juga harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
"Kasus ini harus menjadi atensi serius bagi fungsi pengawasan negara di sektor industri Maluku Utara. Sebab, ini bukan kali pertama terjadi. Pembiaran terhadap subkontraktor yang beroperasi tanpa kontrak kerja tertulis, mengabaikan BPJS Ketenagakerjaan, dan menerapkan jam kerja eksploitatif akan menciptakan preseden buruk bagi perlindungan buruh," ujar Lukman.
Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah tegas agar dugaan pelanggaran serupa tidak terus berulang di kawasan industri pertambangan Maluku Utara.
Melalui pengaduan tersebut, Koalisi meminta Pengawas Ketenagakerjaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disnakertrans Maluku Utara segera melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan.
Koalisi juga mendesak penerbitan Nota Pemeriksaan dan peningkatan perkara ke tahap penyidikan apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur tindak pidana ketenagakerjaan.
Selain proses penegakan hukum, perusahaan juga diminta memenuhi seluruh hak normatif pekerja yang diduga belum dibayarkan.
Laporan tersebut turut ditembuskan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan pihak BPJS sebagai bentuk permintaan perhatian terhadap dugaan persoalan perlindungan pekerja di kawasan industri.
Perwakilan Koalisi lainnya, Susanti Daeng Suki, S.H., turut mengawal langkah pengaduan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari manajemen PT Favor Indah Jaya terkait sejumlah dugaan yang disampaikan dalam laporan pengaduan tersebut.










Komentar