Nelayan hingga Pedagang Ikan Morotai Masuk Program Asuransi Ketenagakerjaan

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada ribuan masyarakat yang beraktivitas di sektor perikanan.

Program ini tidak hanya menyasar nelayan tangkap, tetapi juga pembudidaya, pengolah hasil perikanan hingga pedagang ikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai, Muksin Hi. Umar, mengatakan saat ini sekitar 3.500 nelayan dan pelaku usaha perikanan telah terakomodasi dalam program perlindungan tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 2.500 orang mendapatkan pembiayaan melalui APBD Kabupaten Pulau Morotai, sedangkan 1.000 penerima lainnya dibiayai melalui program pemerintah pusat.

"Semua nelayan, baik nelayan tangkap maupun pelaku usaha pengolahan dan penjualan ikan, masuk dalam perlindungan asuransi ketenagakerjaan. Intinya, mereka yang sudah memiliki Kartu KUSUKA akan kami masukkan dalam program jaminan tersebut," ungkap Muksin, Jumat, 13 November 2026.

Ia menjelaskan, cakupan program tersebut meliputi berbagai kelompok masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan. Mulai dari nelayan tangkap, pembudidaya ikan, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan hingga pedagang ikan di pasar.

Menurut Muksin, kepemilikan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pemda Morotai juga berencana memperluas cakupan program dengan menambah 500 penerima manfaat melalui pembiayaan APBD.

"Untuk penambahan 500 orang ini, kami akan melakukan pendataan kembali agar semakin banyak nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mendapatkan perlindungan jaminan ketenagakerjaan," jelasnya.

Terkait persyaratan pendaftaran, Muksin menyebutkan masyarakat cukup menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu KUSUKA.

Selanjutnya, DKP akan melakukan verifikasi data melalui pemerintah desa masing-masing untuk memastikan calon penerima memenuhi kriteria sebagai peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melalui program ini, Pemda Morotai berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat yang bekerja di sektor perikanan. Perlindungan tersebut diharapkan dapat membantu pekerja menghadapi risiko yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan mereka.

Dengan rencana penambahan 500 peserta, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan di enam kecamatan di Pulau Morotai diharapkan semakin luas.