Raih Level Proaktif, UKPBJ Bidik Berbagai Pusat Keunggulan di Maluku Utara

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) pada 2027. Target tersebut menyusul keberhasilan UKPBJ Maluku Utara mencapai Level Proaktif atau Level 9 dari 9 tingkat kematangan kelembagaan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Sarasehan Nasional UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang berlangsung di Gedung Cempaka, Kantor Bappeda Provinsi Bali, Rabu, 11 November 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, bersama Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, menghadiri kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Sarasehan nasional ini sekaligus menjadi forum pendampingan bagi UKPBJ dalam mempersiapkan diri menuju predikat Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Kegiatan dibuka Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP, Suharti. Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendapat apresiasi atas keberhasilan melaksanakan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi.

LKPP bahkan mendorong agar praktik tersebut dikembangkan melalui skema itemized atau pemaketan berdasarkan item pekerjaan. Skema ini dinilai dapat memberikan kesempatan lebih luas kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terlibat dalam pengadaan pemerintah.

Samsuddin A. Kadir juga mendapat kesempatan menyampaikan testimoni terkait pelaksanaan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi di Maluku Utara.

Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Biro PBJ, bersama LKPP yang berperan sebagai tim Probity Advice.

Menurutnya, konsolidasi pengadaan bukan sekadar memperkuat tata kelola barang dan jasa pemerintah, tetapi juga mampu menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan.

Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memastikan belanja negara dan daerah berjalan lebih efektif, efisien, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Biro PBJ Setda Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, mengatakan capaian Level Proaktif menjadi landasan penting untuk melanjutkan pembenahan kelembagaan secara berkelanjutan.

Ia menyebutkan, pihaknya mulai mempersiapkan dokumen dan berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti tahapan penilaian menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa pada 2027.

Dengan capaian tersebut, Pemprov Maluku Utara berharap UKPBJ tidak hanya memenuhi standar kematangan kelembagaan, tetapi juga mampu menjadi pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, serta akuntabel.