Diduga Eksploitasi Buruh, PT OST Dilaporkan ke Disnakertrans Maluku Utara

Lukman Harun, S.H. Foto: Dok Pribadi

Dugaan praktik eksploitasi tenaga kerja di kawasan industri Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali mencuat. PT Obi Sinar Timur (OST) resmi dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara atas dugaan sejumlah pelanggaran serius terhadap hak-hak pekerja.

Laporan tersebut dilayangkan Kantor Hukum Lukman Harun, S.H. & Partners selaku kuasa hukum Jabar Umafagur. Pengaduan bernomor XII/ADV-LH/IX/2026 itu ditujukan kepada Disnakertrans Maluku Utara melalui UPTD Kota Ternate, untuk ditindaklanjuti oleh pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan.

Kuasa hukum mengungkapkan, dugaan pelanggaran yang dialami kliennya berlangsung sejak mulai bekerja pada 24 September 2023. Sejumlah persoalan yang disoroti antara lain pembayaran upah di bawah standar minimum, waktu kerja yang melebihi ketentuan, tidak terpenuhinya hak istirahat mingguan, hingga dugaan penelantaran pekerja ketika mengalami gangguan kesehatan.

"Ini bukan sekadar sengketa hubungan industrial biasa, melainkan dugaan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan yang mencederai martabat kemanusiaan dan menginjak-injak undang-undang negara," tegas Lukman kepada Halmaherapost.com, Senin, 16 November 2026.

Diduga Digaji di Bawah UMP dan Dipaksa Kerja 13 Hari Berturut-turut

Dalam laporan tersebut, Lukman membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dialami kliennya selama bekerja di perusahaan tersebut.

Pada enam bulan pertama sejak September 2023, korban disebut berstatus Tenaga Harian Lepas (THL). Namun, dalam praktiknya, korban diduga bekerja lebih dari 10 jam setiap hari, mulai pukul 06.50 hingga 17.00 WIT.

Ironisnya, korban hanya menerima upah sebesar Rp2,5 juta per bulan. Jumlah tersebut berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara tahun 2023 sebesar Rp2.976.720 dan tahun 2024 sebesar Rp3,2 juta.

Kuasa hukum menilai pembayaran upah di bawah ketentuan minimum tersebut berpotensi melanggar Pasal 88E ayat (2) juncto Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja.

Persoalan lainnya muncul setelah korban dipindahkan ke bagian suku cadang atau sparepart. Menurut Lukman, perusahaan diduga menerapkan sistem kerja 13 hari berturut-turut dengan hanya satu hari libur atau dikenal dengan pola kerja 13-1.

Pola tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan waktu istirahat mingguan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Selain itu, korban juga diduga tidak memperoleh hak pembayaran upah lembur sebagaimana mestinya.

Sakit, Dipulangkan, hingga Dikeluarkan dari Grup Perusahaan

Dugaan perlakuan tidak adil terhadap pekerja itu, lanjut Lukman, mencapai puncaknya pada Juli hingga September 2026.

Saat korban mengalami gangguan kesehatan dan harus menjalani pengobatan di Sanana, manajemen PT OST disebut menolak korban kembali bekerja pada September 2026.

Korban kemudian dipulangkan tanpa mendapatkan bantuan biaya pengobatan dari perusahaan. Bahkan, menurut kuasa hukum, pihak perusahaan diduga memutus komunikasi, mengabaikan pesan konfirmasi, hingga mengeluarkan nomor telepon korban dari grup WhatsApp resmi perusahaan.

Lukman menilai tindakan tersebut mengindikasikan adanya dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa melalui prosedur yang semestinya.

Atas berbagai dugaan tersebut, pihaknya mendesak Kepala Disnakertrans Maluku Utara beserta jajaran pengawas dan PPNS Ketenagakerjaan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap PT OST.

Ia juga meminta pengawasan tidak hanya berhenti pada kasus kliennya, tetapi diperluas untuk memastikan kondisi pekerja lainnya di kawasan industri Pulau Obi.

"Sebab ini baru satu buruh yang kemudian kami temukan dengan sistem kerja seperti ini. Bagaimana dengan buruh yang lain? Karena itu, persoalan ini harus menjadi perhatian serius Disnakertrans," ujarnya.

Minta Direksi Diproses dan Hak Buruh Dibayarkan

Dalam laporan tersebut, Kantor Hukum Lukman Harun, S.H. & Partners turut menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Disnakertrans Maluku Utara.

Pertama, meminta pemeriksaan langsung ke lokasi operasional PT OST di Pulau Obi, termasuk pemeriksaan dokumen absensi, sistem kerja 13-1, struktur dan skala upah, serta status kontrak seluruh karyawan.

Kedua, mendesak agar pimpinan atau direksi perusahaan diproses secara hukum apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya tindak pidana ketenagakerjaan, khususnya dugaan pelanggaran Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan juncto UU Cipta Kerja.

Ketiga, meminta perusahaan memenuhi seluruh hak normatif korban, mulai dari kekurangan pembayaran upah minimum, upah lembur, jaminan kesehatan, hingga hak-hak ketenagakerjaan lainnya.

Lukman menegaskan, dugaan pelanggaran terhadap pekerja di Maluku Utara bukan persoalan baru. Menurut dia, praktik serupa juga ditemukan di sejumlah perusahaan berbeda.

"Ini bukan kali pertama perusahaan-perusahaan di Maluku Utara melakukan kejahatan terhadap buruh. Hal tersebut tidak bisa dipandang hanya sebatas persoalan hak normatif buruh, tetapi merupakan kejahatan struktural," bebernya.

Ia mengungkapkan, dalam tiga bulan terakhir, dirinya bersama tim hukum telah mendampingi sejumlah pekerja dari beberapa perusahaan yang diduga mengalami persoalan ketenagakerjaan serupa.

"Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, saya dan tim sempat mendampingi sejumlah korban dari beberapa perusahaan berbeda yang juga kerap melakukan kejahatan yang sama," pungkas Lukman.

Penulis: Qal
Editor: Ramlan Harun

Baca Juga