Diduga Tebang Pilih Tangani Perkara, Kuasa Hukum RB Minta Satreskrim Polres Sula Dievaluasi
Penanganan laporan dugaan perselingkuhan yang dilayangkan RB alias Rusdi ke Polres Kepulauan Sula, Maluku Utara, menuai sorotan keras. Kuasa hukum RB, Rasman Buamona menduga penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Sula tidak serius menangani laporan tersebut.
Sorotan itu disampaikan menyusul perkembangan dua perkara yang saling berkaitan. Dimana, RB sebelumnya dilaporkan oleh istrinya, TA, atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 6 Juni 2026.
Perkara KDRT tersebut kini telah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula ke Pengadilan Negeri Sanana. Agenda persidangan perdana dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 November 2026.
Selain perkara KDRT, TA juga melaporkan RB atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Laporan itu berkaitan dengan sebuah video yang dibuat RB pada 6 Juni 2026.
Kuasa hukum RB menyebut, pada Senin, 16 November 2026, Satreskrim Polres Kepulauan Sula telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas laporan dugaan pencemaran nama baik tersebut.
Di sisi lain, kata Rasman, RB juga telah melaporkan dugaan perselingkuhan yang diduga melibatkan istrinya, TA, dengan seorang anggota Brimob berinisial FH, yang bertugas di Kompi C Kepulauan Sula.
Laporan tersebut dilayangkan Rusdi pada 18 Juni 2026. Dugaan perselingkuhan itu bermula dari peristiwa pada 6 Juni 2026 sekitar pukul 01.30 WIT, ketika RB memergoki istrinya tengah berduaan dengan FH dan baru saja keluar dari sebuah rumah bersama FH di Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.
Akan tetapi, lanjut Rasman, laporan yang dibuat RB hingga kini belum menunjukkan perkembangan penanganan yang jelas.
Mirisnya, sambung Rasman, pihaknya telah berulang kali meminta penjelasan kepada penyidik, tetapi hanya mendapatkan jawaban bahwa penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti.
Atas kondisi tersebut, Rasman menyampaikan sejumlah keberatan melalui keterangan pers. Diantaranya, mereka menduga Satreskrim Polres Kepulauan Sula sengaja menghambat proses penanganan laporan dan meminta agar dugaan tersebut diperiksa secara objektif.
Kedua, mereka menilai terdapat kesan ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif dalam penanganan laporan Rusdi dibandingkan dengan dua perkara yang dilaporkan terhadap kliennya.
Selanjutnya, pihak RB meminta Kapolda Maluku Utara melakukan evaluasi terhadap kinerja Satreskrim dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kepulauan Sula.
Bahkan, kuasa hukum RB juga meminta Polda Maluku Utara segera mengambil alih penanganan laporan dugaan perselingkuhan tersebut agar proses hukum berjalan secara transparan dan profesional.
Tak hanya itu, Rasman mengaku baru memperoleh informasi mengenai dimulainya penyelidikan setelah melakukan konfirmasi langsung kepada Kanit PPA Polres Kepulauan Sula, Ikbal Umanailo, pada Senin dini hari.
Ia menyebut, selama proses penanganan laporan, pihaknya tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SPPHP) dari penyidik.
"Kami tidak pernah diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SPPHP) oleh penyidik," pungkas Rasman.










Komentar