DBH Tambang Maluku Utara Belum Mengalir, PERHAPI Dorong Perjuangan Kolektif

Sambutan Ketua Umum PERHAPI, Sudirman Widhy Hartono. Foto: Siti

Persoalan dana bagi hasil (DBH) pertambangan yang belum sepenuhnya disalurkan pemerintah pusat menjadi perhatian Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI).

Organisasi profesi tersebut mendorong perjuangan kolektif agar hak daerah penghasil tambang, termasuk Maluku Utara, dapat direalisasikan.

Ketua PERHAPI Maluku Utara, Muhammad Kadafi, mengatakan, sebagai tuan rumah, pihaknya ingin TPT tidak sekadar menjadi ajang pertemuan para ahli pertambangan, tetapi juga menghasilkan rumusan strategis bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah penghasil tambang.

Menurutnya, Maluku Utara memiliki sejumlah persoalan sektor pertambangan yang perlu diperjuangkan bersama melalui forum organisasi di tingkat nasional.

Salah satunya menyangkut hak daerah atas DBH pertambangan yang hingga kini masih tertahan di pemerintah pusat.

"Kami akan mendiskusikan hal ini bersama teman-teman pengurus DPD PERHAPI Maluku Utara, kemudian mendorongnya ke pengurus pusat agar hak-hak Provinsi Maluku Utara terkait DBH bisa diperjuangkan secara kolektif," ujar Kadafi saat pembukaan Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-XXXV PERHAPI di Bela Hotel Ternate, Selasa, 17 November 2026.

Ia berharap, melalui dukungan pengurus pusat, persoalan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga daerah penghasil memperoleh haknya sesuai ketentuan.

Kadafi juga berharap pelaksanaan TPT ke-XXXV memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Ia menginginkan para peserta dan tamu dari berbagai daerah yang datang ke Ternate dapat membawa pulang produk UMKM Maluku Utara.

Sementara itu, Ketua Umum PERHAPI, Sudirman Widhy Hartono, mengatakan, industri pertambangan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penerimaan negara.

Kontribusi tersebut berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pajak, royalti, pembukaan lapangan kerja, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa industri pertambangan juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kepatuhan terhadap regulasi, tanggung jawab sosial, serta kelestarian lingkungan hidup.

Menurut Sudirman, sektor ekstraktif tidak bisa menjadi tumpuan ekonomi selamanya karena cadangan mineral dan batu bara memiliki keterbatasan.

Karena itu, masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan harus dipersiapkan agar tetap memiliki sumber penghidupan ketika kegiatan tambang berakhir.

"Untuk itulah diperlukan rencana yang matang dalam persiapan penutupan tambang atau mine closure," jelasnya.

Ia menjelaskan, salah satu sumber pendanaan untuk mendorong transformasi ekonomi masyarakat sekitar tambang menuju ekonomi hijau berkelanjutan adalah DBH pertambangan.

PERHAPI sebelumnya telah menggelar focus group discussion (FGD) mengenai efektivitas pemanfaatan DBH pertambangan dalam mendukung transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap aktivitas tambang menuju ekonomi hijau.

FGD tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk kementerian terkait dan kalangan akademisi dari beberapa universitas nasional.

Hasil diskusi itu kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi mengenai tata kelola DBH pertambangan agar pemanfaatannya lebih optimal dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Namun, Sudirman menegaskan, persoalan DBH tidak hanya menyangkut efektivitas penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah belum sepenuhnya tersalurkannya dana bagi hasil yang menjadi hak daerah penghasil tambang.

Ia menyebutkan, sejumlah kepala daerah telah menyampaikan keluhan karena DBH pertambangan yang seharusnya diterima masih tertahan di pemerintah pusat. Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang turut menyuarakan persoalan tersebut.

Padahal, DBH memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, hingga berbagai fasilitas yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, PERHAPI mendorong agar persoalan penyaluran DBH pertambangan mendapat perhatian serius pemerintah. Selain memastikan hak daerah penghasil terpenuhi, pemanfaatan dana tersebut juga penting untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi masa pascatambang dan membangun sumber ekonomi yang berkelanjutan.

Penulis: Qal
Editor: Ramlan Harun

Baca Juga