Panitia Ingatkan Calon Anggota BPD Morotai Wajib Penuhi Syarat Domisili
Bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, wajib berdomisili di wilayah pemilihan tempat mereka mencalonkan diri.
Persyaratan ini menjadi salah satu ketentuan penting dalam proses penjaringan anggota BPD yang saat ini berlangsung di masing-masing desa.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pulau Morotai, Muzakir Sibua, mengatakan ketentuan domisili harus menjadi perhatian serius panitia desa maupun masyarakat yang ingin mengikuti proses pencalonan.
Menurutnya, kepemilikan administrasi kependudukan di suatu desa tidak serta-merta membuat seseorang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri di seluruh wilayah pemilihan desa tersebut.
Ia mencontohkan, warga yang secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Desa Gotalamo, tetapi tempat tinggalnya berada di Desa Yayasan, tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota BPD di wilayah pemilihan Desa Gotalamo apabila tidak memenuhi ketentuan domisili.
"Setiap calon diwajibkan bertempat tinggal di wilayah pemilihan tempat dirinya mencalonkan diri," ujar Muzakir, Selasa, 17 November 2026.
Ia menjelaskan, persyaratan pencalonan anggota BPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Anggota BPD.
Dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan bahwa wilayah pemilihan anggota BPD merupakan bagian dari wilayah desa yang meliputi dusun, Rukun Warga (RW), atau Rukun Tetangga (RT).
Di sisi lain, Muzakir menyebutkan proses penjaringan bakal calon anggota BPD masih berlangsung. Jadwal yang telah ditetapkan bersifat tentatif sehingga panitia di tingkat desa dapat memperpanjang masa pendaftaran apabila jumlah bakal calon belum memenuhi kuota.
"Hal ini dilakukan agar hak masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD tetap terakomodasi dan tidak dibatasi oleh ketentuan waktu yang terlalu kaku," katanya.
Panitia kabupaten mencatat masih terdapat sejumlah desa yang belum memenuhi kuota bakal calon anggota BPD. Karena itu, panitia desa diminta terus berkoordinasi dengan panitia kabupaten melalui Dinas PMD apabila menghadapi kendala maupun kekeliruan dalam tahapan penjaringan.
Pemilihan anggota BPD dijadwalkan berlangsung pada akhir November hingga awal Desember 2026. Namun, pelaksanaannya tetap menyesuaikan perkembangan tahapan penjaringan di masing-masing desa.
Muzakir mengimbau masyarakat agar memahami seluruh persyaratan pencalonan, khususnya ketentuan domisili dan wilayah pemilihan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam proses penjaringan.
"Jika panitia di tingkat desa maupun masyarakat masih belum memahami regulasi yang mengatur persyaratan pencalonan anggota BPD, silakan berkoordinasi dengan panitia tingkat kabupaten melalui Dinas PMD. Dengan begitu, tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat," tandasnya.










Komentar