Jelang Nataru, Wagub Sarbin Minta OPD Perkuat Pasokan dan Distribusi Pangan
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat pasokan dan distribusi pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Sarbin dalam Kie Raha Economic Forum (KREF) November 2026 di Ternate, Rabu, 18 November 2026.
Sarbin mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melakukan koordinasi lintas OPD untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan dan distribusi pangan, terutama akibat perubahan kondisi cuaca.
“Kemarin saya juga sudah melakukan koordinasi maksimal dengan teman-teman OPD,” ujar Sarbin.
Ia juga meminta OPD terkait memperkuat fasilitas distribusi dan pemasaran hasil pertanian. Dengan begitu, produksi masyarakat, termasuk kelompok produsen kecil, dapat terserap pasar dan ikut memenuhi kebutuhan pangan di daerah.
Sementara itu, Deputi Direktur sekaligus Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, memaparkan bahwa inflasi Maluku Utara pada Oktober 2026 tercatat sebesar 6,18 persen secara tahunan (year-on-year), dengan inflasi kumulatif mencapai 4,93 persen.
Tekanan inflasi terutama berasal dari sejumlah komoditas hortikultura, seperti tomat, cabai merah, cabai rawit, dan ketimun.
Untuk mengantisipasi kenaikan harga, Bank Indonesia bersama Pemprov Maluku Utara dan pemerintah kabupaten/kota terus memperkuat program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Sepanjang Oktober 2026, Gerakan Pangan Murah (GPM) telah dilaksanakan sebanyak 57 kali. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya menjaga keterjangkauan harga sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.
Penguatan pasokan juga dilakukan melalui kerja sama antardaerah dengan mendatangkan tujuh ton cabai dari Malang. Komoditas tersebut selanjutnya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Ternate, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur.
Selain mengandalkan pasokan dari luar daerah, penguatan ketahanan pangan lokal dilakukan melalui kegiatan urban farming bersama Tim Penggerak PKK dan sejumlah pondok pesantren di Ternate dan Tidore.
Program ini mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam cabai dan berbagai jenis sayuran. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Handi Susila menekankan bahwa pengendalian inflasi perlu diarahkan pada penguatan produksi dan ketahanan pangan lokal serta diversifikasi sumber pasokan.
Menurutnya, langkah tersebut penting menjelang Nataru, ketika permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas pangan berpotensi meningkat. Apalagi, kondisi cuaca juga berisiko mengganggu produksi dan kelancaran distribusi.
Melalui koordinasi lintas sektor, penguatan distribusi, Gerakan Pangan Murah, kerja sama antardaerah, serta pengembangan produksi pangan lokal, Pemprov Maluku Utara bersama Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota terus berupaya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru.










Komentar