PKS Tak Usung Rusli-Rio, Pengurus di Morotai Mundur Massal

Pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pulau Morotai secara resmi mengundurkan diri dari kepengurusan partai.

Langkah ini diambil sebagai protes terhadap keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS yang mengalihkan dukungan dari calon Bupati Rusli Sibua ke Samsudin Banyo.

Diketahui, pada 13 Desember 2023, PKS telah mendeklarasikan dukungan untuk Rusli Sibua sebagai calon Bupati Pulau Morotai. Deklarasi tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Aboe Bakar Alhabsy di Taman Kota Daruba. Dalam kesempatan tersebut, Sekjen DPP PKS juga menyerahkan surat rekomendasi kepada Rusli Sibua dengan nomor: 551.3.6/S-REK/DPP-PKS/2023.

Ketua DPD PKS Kabupaten Pulau Morotai, Rasmin Fabanyo, menyatakan bahwa Rusli telah diinformasikan mengenai dukungan PKS sejak Februari 2022.

"Itu hasil Rakorwil PKS Provinsi Maluku Utara. Sejak saat itu, struktur PKS di tingkat DPD, DPC, dan ranting diperintahkan untuk menyosialisasikan keputusan partai," ujar Rasmin.

Humas DPD PKS Morotai, Saiful Paturo, menambahkan bahwa pengunduran diri ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Pihaknya sebelumnya telah menyatakan akan mundur jika DPP PKS tidak mendukung Rusli Sibua sebagai calon Bupati Morotai.

"Dengan dikeluarkannya formulir B1-KWK kepada Samsudin Banyo, kami, pengurus DPD PKS Pulau Morotai, secara resmi mengundurkan diri dari kepengurusan partai dan mengembalikan semua atribut partai yang ada pada kami," tegas Saiful pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Saiful juga menegaskan bahwa DPD PKS Pulau Morotai akan menarik semua dukungan politik di lima kecamatan atau desa di Pulau Morotai.

"Kami menyatakan dukungan penuh kepada Rusli Sibua dan Rio Cristian Pawane sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morotai. Ini adalah jawaban atas semua pertanyaan di ruang publik bahwa kami tetap konsisten mendukung Rusli-Rio dan tidak mendukung Samsudin Banyo," katanya.

Ketika ditanya apakah keputusan ini telah dikoordinasikan dengan Ketua dan Sekretaris DPD PKS Morotai, Saiful menjelaskan bahwa keputusan ini sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, meski surat pemberitahuan tidak disampaikan secara langsung.

"Pertemuan ini adalah bagian dari kesepakatan pada pertemuan sebelumnya yang melibatkan Ketua dan Sekretaris DPD PKS Morotai untuk mundur," ujarnya.

Saiful juga menanggapi isu mengenai ketidakhadiran beberapa pengurus pada pertemuan pengunduran diri dengan menyatakan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan pengurus lainnya untuk memastikan semua pihak terwakili.

"Saya kira pertemuan ini sudah cukup mewakili teman-teman pengurus lainnya," tambahnya.

Hasil pertemuan ini akan disampaikan, baik secara formal maupun informal, kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan DPP PKS.

"Kami DPD PKS Morotai secara resmi mengundurkan diri dari jabatan pengurus dan mengembalikan semua atribut Partai PKS. Mulai saat ini, kami tidak lagi menjadi pengurus DPD PKS Morotai," tegasnya.

Saiful menambahkan bahwa saat ini tidak ada lagi pengurus di DPD PKS Morotai, kecuali Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota DPRD terpilih.

"Selanjutnya, sudah tidak ada lagi pengurus," ujarnya.

Saiful juga mengkritik pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Alhabsy, yang dianggapnya sebagai bentuk pembodohan publik.

"Pernyataan Sekjen tersebut disampaikan di ruang publik dan merupakan sikap politik yang kami sesalkan karena dampak sanksi sosialnya dirasakan oleh kami," tandasnya.