Netralitas Pj Gubernur Maluku Utara di Pilkada Diragukan, Bawaslu Diminta Awasi Ketat

Pj. Gubernur Maluku Utara, Hi. Samsuddin Abdul Kadir, menghadapi tuduhan serius terkait netralitasnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Isu beredar bahwa penunjukannya berhubungan dengan salah satu calon Gubernur yang merupakan pengusaha top, memicu kekhawatiran tentang kemungkinan keterlibatannya dalam politik praktis.

Komunitas JoGoa menuntut pengawasan ketat untuk memastikan proses pemilihan tetap adil dan bersih.

Ketua Komunitas JoGoa, Yamin Rusly, mengatakan bahwa tugas Pj. Gubernur adalah memastikan kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik, serta menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024.

Baca juga:

Dua Isu Krusial Terabaikan dalam Peta Kerawanan Pilkada 2024 Maluku Utara, Harus Diperbaiki

BPRS Bahari Berkesan Ternate Salurkan Bantuan untuk Warga, Ini Harapan Wali Kota Tauhid

Suporter Malut United dan KansMU Galang Dana untuk Korban Banjir Bandang Rua, Ternate

Namun, ada rumor bahwa penunjukan Drs. H. Samsuddin Abdul Kadir sebagai Pj. Gubernur terkait dengan salah satu calon Gubernur Maluku Utara yang merupakan pengusaha top dan dianggap dekat dengan Mendagri.