Utang Pemda Morotai Membengkak, Akademisi: Restrukturisasi Anggaran Mendesak!

Pemerintahan baru Kabupaten Pulau Morotai yang dipimpin Bupati Rusli Sibua dan Wakil Bupati Rio Cristian Pawane harus segera melakukan restrukturisasi anggaran untuk mengatasi krisis keuangan akibat warisan utang daerah.

Langkah ini menjadi keharusan guna menjaga stabilitas fiskal serta memastikan program prioritas tetap berjalan.

Akademisi Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Pasifik (Unipas) Morotai, Saiful Sumai, menegaskan bahwa restrukturisasi anggaran tidak bisa ditunda lagi. Hal ini disampaikannya kepada Halmaherapost.com, Rabu, 20 Maret 2025.

Sebelumnya, HalmaheraPost memberitakan pada 18 Maret 2025 bahwa utang Morotai membengkak hingga mencapai Rp 94,9 miliar. Menurut Saiful, beban utang yang menggunung ini tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Belanja besar di era pemerintahan sebelumnya, seperti infrastruktur pendukung, layanan kesehatan, dan program kesejahteraan, belum mencerminkan besarnya anggaran yang telah dikeluarkan. Dampaknya terhadap masyarakat juga belum optimal,” jelasnya.

Selain itu, instruksi penghematan dari Presiden Prabowo Subianto semakin mempertegas urgensi efisiensi anggaran di daerah.

Saiful menekankan bahwa restrukturisasi anggaran harus dilakukan secara transparan dan berbasis prioritas agar tidak sekadar memangkas anggaran, tetapi juga memastikan efektivitasnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menegaskan pentingnya audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran sebelumnya. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan atau belanja yang tidak tepat sasaran, langkah hukum harus ditempuh agar pemerintahan baru tidak terus terbebani.

Restrukturisasi anggaran di Morotai bukan hanya untuk menyeimbangkan keuangan daerah, tetapi juga memastikan pembangunan tetap berjalan.

“Dengan keterlibatan semua pihak, kebijakan ini diharapkan mampu membawa Morotai menuju visi Daloha Rakyat Sejahtera,” tandas Saiful.