Wakil Wali Kota Ternate: Pancasila Bukan Sekadar Slogan, Tapi Jiwa Bangsa

Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Kantor Wali Kota Ternate, Senin, 2 Juni 2025.

Dalam upacara tersebut, Nasri juga membacakan pidato resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia yang menekankan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nasri menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni menjadi pengingat akan rumusan dasar negara serta peneguhan kembali komitmen terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," ujar Nasri saat membacakan pidato.

Ia menyebutkan bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ideologi ini mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dalam Pancasila, lanjutnya, kebinekaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu.

Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah telah menetapkan Asta Cita, delapan agenda prioritas nasional, salah satu yang paling fundamental adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

"Kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi," tegasnya.

Dalam konteks pembangunan nasional, Nasri menyampaikan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila di semua dimensi kehidupan, mulai dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang digital.

Empat Fokus Strategis,  di antaranya:

Pendidikan
Pancasila harus ditanamkan sejak dini, tidak hanya dalam pelajaran formal, tetapi juga dalam praktik keseharian. Sekolah dan perguruan tinggi diharapkan menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter, dan kuat dalam integritas moral.

Pemerintahan dan Birokrasi
Pemerintah dan aparatur negara harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pelayanan publik yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Kebijakan yang dibuat harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial.

Ekonomi
Pembangunan ekonomi harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. UMKM, ekonomi kerakyatan, dan koperasi harus terus diberdayakan agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata.

Ruang Digital 

Dunia maya tidak boleh menjadi ruang bebas nilai. Etika, toleransi, dan penghargaan terhadap sesama tetap harus ditegakkan. Masyarakat diajak untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi melalui literasi digital dan semangat gotong royong.

Nasri juga menyampaikan bahwa BPIP terus berkomitmen melaksanakan berbagai program strategis seperti pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi ASN dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila, hingga kolaborasi lintas sektor.

"Tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Seluruh elemen bangsa — dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda — memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila," ujarnya.

Menutup pidato, Nasri mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa.

"Kita ingin Indonesia maju bukan hanya secara teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia sejahtera bukan hanya dalam angka statistik, tetapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan," pungkasnya.