LKPP dan Pemprov Maluku Utara Sinergi Perkuat Sistem Pengadaan Daerah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui audiensi yang digelar pada Kamis, 18 September 2025, di Gedung LKPP, Jakarta.

Pertemuan ini difokuskan pada upaya penguatan sistem pengadaan daerah agar lebih transparan, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Maluku Utara.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, hadir bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Risman Iriyanto Djafar dan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum.

Dalam audiensi tersebut, mereka membahas sejumlah inisiatif penting yang mendukung pengadaan daerah. Di antaranya adalah penerapan Kontrak Payung, yang bertujuan menciptakan belanja pemerintah yang lebih hemat dan terkendali.

Selain itu, dibahas pula metode Tender Harga Satuan yang dianggap tepat untuk pengadaan proyek di wilayah kepulauan.

Tidak kalah penting, juga mengangkat pemanfaatan E-Katalog Lokal sebagai strategi untuk mendorong pelaku UMKM di Maluku Utara agar dapat memasuki pasar pengadaan pemerintah. Diskusi juga menyoroti pentingnya digitalisasi proses pengadaan agar pelaksanaan pengadaan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Kepala LKPP, Sarah Sadiga, menyambut baik audiensi tersebut dan menegaskan bahwa penguatan konsolidasi pengadaan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja pemerintah daerah.

“Pengadaan yang efektif tidak hanya soal kepatuhan pada regulasi, tetapi bagaimana anggaran bisa digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sarah.

Gubernur Sherly Laos menyampaikan apresiasi atas arahan dan dukungan yang diberikan LKPP. Ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menerapkan pengadaan yang efisien, transparan, dan berdampak positif.

“Terima kasih atas insight dan support-nya. Malut siap tunjukkan kalau belanja pemerintah bisa efisien, transparan, dan berdampak,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara didorong untuk menyusun linimasa program pengadaan yang akan disampaikan kepada LKPP. Linimasa ini akan menjadi dasar bagi pemberian arahan teknis dan pendampingan dari LKPP demi memastikan pelaksanaan pengadaan berjalan optimal.

Audiensi ini menandai langkah awal sinergi yang lebih erat antara LKPP dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat sistem pengadaan daerah yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.