Respons Aksi HMI, Pemkab Morotai Akui Sebagian Isu Sudah Ditindaklanjuti

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memberikan tanggapan resmi atas aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada Senin, 22 September 2025.

Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bupati dan DPRD Pulau Morotai itu membawa sembilan tuntutan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Informasi, Komunikasi dan Humas Setda Morotai, Iwan Muraji, menyampaikan bahwa Pemkab menghormati aksi yang dilakukan mahasiswa dan menjadikan tuntutan tersebut sebagai masukan kritis dalam proses perbaikan pemerintahan.

“Pemerintah daerah menghargai aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Dari sembilan isu yang diangkat, sebagian telah ditindaklanjuti, dan sisanya masih dalam proses penanganan, termasuk melalui koordinasi dengan instansi teknis terkait di luar kewenangan langsung Pemda Morotai,” ujar Iwan.

Salah satu contoh yang disebut adalah persoalan illegal logging. Iwan menjelaskan bahwa kewenangan penindakan atas kasus tersebut berada pada pemerintah provinsi maupun lembaga terkait, sehingga peran Pemkab lebih pada fasilitasi koordinasi dan dukungan informasi.

Sementara itu, sejumlah isu internal seperti sengketa lahan, penerapan sistem merit ASN, pengelolaan sektor pariwisata, hingga evaluasi kinerja RSUD Morotai disebut sudah masuk dalam agenda perbaikan. Iwan memastikan bahwa langkah-langkah penyelesaian tengah berjalan sesuai arahan langsung Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua.

“Pak Bupati telah menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Beberapa isu yang disuarakan HMI bahkan sudah menjadi bagian dari program prioritas,” tambahnya.

Terkait anggapan bahwa pemerintah daerah kurang sigap dalam menangani persoalan publik, Iwan menegaskan bahwa proses perbaikan membutuhkan waktu, koordinasi, serta sinergi lintas sektor. Ia menampik tudingan bahwa Pemkab tidak bertindak.

“Pemerintah terus bekerja dan berbenah. Kritik dari mahasiswa kami terima sebagai bagian dari kontrol sosial, namun perlu dipahami bahwa tidak semua isu bisa diselesaikan secara instan, terutama jika berada di luar kewenangan langsung Pemkab,” jelasnya.

Iwan menegaskan bahwa Pemkab Morotai terbuka untuk dialog dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang optimal.