Dr. Graal Tinjau KNMP Desa Bajo Sula, Dorong Nelayan Maluku Utara Sejahtera

Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, R. Graal Taliawo, kembali melaksanakan agenda pengawasan di daerah dengan mengunjungi Kabupaten Kepulauan Sula pada April–Mei 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Graal meninjau sejumlah program Pemerintah Pusat, termasuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Bajo.

Kepulauan Sula menjadi kabupaten/kota ke-9 yang dikunjungi Graal sejak menjabat sebagai anggota DPD RI pada Oktober 2024 lalu. Selain menyerap aspirasi masyarakat, kunjungan itu juga dilakukan untuk mengawasi implementasi kebijakan pemerintah di daerah.

“Bulan ini giliran Kabupaten Kepulauan Sula. Kitong bakudapa deng basudara samua lalu dengarkan dong pe keluhan atau koreksi atas kebijakan Pemerintah Pusat di Sula. Biasanya daerah yang tidak terjangkau mata kerap minim pengawasan,” kata Graal.

Sebagai anggota Komite II DPD RI, Graal menjelaskan fokus pengawasannya meliputi sektor perikanan, pertanian, pertambangan, hingga infrastruktur.

“Salah satu cara mengawasi implementasi kebijakan itu dengan turun langsung dan bacarita deng warga,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Graal meninjau sejumlah program strategis, di antaranya ruas jalan nasional di Pulau Sulabesi, aktivitas pertambangan pasir besi di Pulau Mangoli, program Rumah Layak Huni, hingga Kampung Nelayan Merah Putih.

Tinjau Pembangunan KNMP

Desa Bajo menjadi satu-satunya desa di Kepulauan Sula yang lolos Program KNMP Tahap II tahun 2025 untuk sektor perikanan tangkap. Program tersebut merupakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat ekosistem perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Usai berdiskusi dengan masyarakat dan pemerintah desa, Graal langsung meninjau lokasi pembangunan untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai target.

“Akhir tahun lalu saya cek lokasi KNMP di Sangowo Timur, Morotai. Sekarang saya cek KNMP di Desa Bajo, Sula. Kitong mesti pastikan pengerjaannya tepat waktu dan jangan sampai molor,” ujarnya.

Menurut Graal, tantangan utama pembangunan di Desa Bajo adalah kondisi pasang surut air laut karena kawasan permukiman berada di wilayah pesisir.

“Tadi so berbincang dengan pemerintah desa dan pihak kontraktor. Kendala utama pembangunan ini adalah pasang surut air laut. Pekerjaan fondasi hanya bisa dilakukan maksimal saat air surut,” jelasnya.

Meski demikian, ia menyebut para pekerja tetap berupaya mengoptimalkan pembangunan agar dapat selesai tepat waktu.

Dukungan Menyeluruh bagi Nelayan

Graal menilai Program KNMP merupakan langkah baru pemerintah yang lebih komprehensif dibanding pola bantuan sebelumnya yang cenderung parsial.

“Dulu kebijakan untuk nelayan lebih banyak berupa distribusi alat tangkap atau body fiber. Implementasinya kurang optimal dan tidak sedikit yang salah sasaran,” katanya.

Menurutnya, KNMP hadir dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari penyediaan dermaga, armada kapal, alat tangkap, SPBN nelayan, bengkel nelayan, cold storage, balai pelatihan hingga sentra kuliner.

“Program ini perlu kita dukung karena manfaatnya besar bagi kesejahteraan nelayan dan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Ia juga mencontohkan keberhasilan KNMP di Samber Binyeri, Biak Numfor, Papua, yang disebut mampu meningkatkan pendapatan nelayan hingga 89 persen.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari masyarakat Desa Bajo. Warga berharap pembangunan KNMP dapat selesai tepat waktu dan membawa perubahan bagi kehidupan nelayan.

“Kami menyambut baik program Kampung Nelayan Merah Putih ini. Harapannya bisa bantu tong pe kesejahteraan secara utuh,” ujar salah seorang warga.

Warga lainnya mengaku bersyukur karena desanya akhirnya mendapat perhatian pemerintah.

“Kali ini tong pe desa maso jadi Kampung Nelayan Merah Putih, tong sangat bersyukur dan berharap ini bisa bantu kehidupan tong ke depan,” katanya.

Di akhir kunjungannya, Graal meminta pemerintah daerah di Maluku Utara terus aktif mengusulkan desa-desa potensial agar masuk dalam program KNMP pada periode berikutnya.

Ia juga menegaskan siap memberikan dukungan politik kepada KKP untuk memperbesar peluang Maluku Utara memperoleh kuota program tersebut.

“Kitong mesti gabung jurus untuk mewujudkan kepentingan masyarakat Maluku Utara. Nelayan Maluku Utara harus mandiri, berdaya saing, dan sejahtera,” tutupnya.