Lima Langkah Pemprov Maluku Utara Pastikan JKN Berjalan Efektif dan Merata

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar berjalan efektif dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Program JKN Tahun 2026 yang berlangsung di Ternate, Kamis, 11 Juli 2026. Forum ini menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan JKN di Maluku Utara.

Forum dibuka secara resmi oleh Asisten III Gubernur Maluku Utara Bidang Administrasi Umum, H. M. Sukur Lila, yang hadir mewakili Gubernur Maluku Utara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X Manado, dr. Mokhammad Cucu Zakaria, MHPM., AAK, Asisten Deputi Perencanaan dan Keuangan BPJS Kesehatan Suparyono, SE., M.Si, pimpinan OPD terkait, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Meryta Oktaviani Rondonuwu bersama jajaran.

Dalam sambutan Gubernur Maluku Utara yang dibacakan Sukur Lila, ditegaskan bahwa Program JKN merupakan amanah negara dalam memberikan jaminan akses kesehatan yang adil dan merata bagi masyarakat.

“Program JKN adalah amanah besar negara untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan JKN di Maluku Utara tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan, tetapi membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat,” ujarnya.

Untuk memastikan program tersebut berjalan maksimal, Pemprov Maluku Utara menetapkan lima fokus utama penguatan JKN.

Pertama, memperkuat koordinasi melalui pertemuan berkala antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan guna mengevaluasi berbagai kendala serta merumuskan solusi bersama.

Kedua, menyinergikan program JKN dengan kebijakan daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer.

Ketiga, meningkatkan komunikasi publik agar masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN.

Keempat, memperkuat monitoring dan evaluasi berbasis sistem yang transparan serta akuntabel sesuai standar pelayanan.

Kelima, mendorong inovasi pelayanan melalui digitalisasi layanan, peningkatan mutu, dan penguatan jejaring fasilitas kesehatan.

“Forum ini harus menjadi motor penggerak agar JKN di Maluku Utara berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi wadah kerja produktif,” tegas Sukur.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X Manado, dr. Mokhammad Cucu Zakaria, MHPM., AAK, menyampaikan bahwa Program JKN merupakan amanat konstitusi sekaligus bagian dari program prioritas nasional.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan.

“Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Tidak ada pembangunan yang bisa berjalan kalau masyarakatnya tidak sehat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan warganya terlindungi JKN,” katanya.

Ia mengungkapkan, saat ini sekitar dua juta penduduk Indonesia setiap hari mengakses layanan kesehatan melalui Program JKN. Sejak 2014 hingga 2025, pembiayaan layanan kesehatan melalui program tersebut mencapai sekitar Rp1.959 triliun.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan besarnya peran JKN dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

“Untuk Maluku Utara, mari kita lihat bersama data kepesertaan dan pemanfaatan layanan hari ini. Target kita sama, semua harus baik, dan yang baik harus menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Forum kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama terkait data kepesertaan, pemanfaatan layanan JKN, evaluasi pelayanan kesehatan, serta penyusunan langkah tindak lanjut untuk memperkuat program JKN di Maluku Utara.

Melalui forum tersebut, Pemprov Maluku Utara dan BPJS Kesehatan berkomitmen memperkuat sinergi agar pelayanan kesehatan semakin berkualitas, mudah diakses, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.