Gubernur Sherly Definitifkan Hairil sebagai Kepala BPBJ, Puluhan Pejabat Ikut Dilantik

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, kembali melakukan penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara. Sebanyak 22 pejabat dilantik, terdiri atas tiga pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan 19 pejabat administrator serta pengawas (eselon III dan IV).

Pelantikan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur Maluku Utara, Kamis (16/7), dipimpin oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mewakili Gubernur Sherly Laos.

Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/KEP/JPTP-MU/004/VII/2026. Sementara pelantikan pejabat administrator dan pengawas mengacu pada SK Gubernur Nomor 800.1.3.3/KEP/ADM-004/VII/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator serta jabatan pengawas di lingkungan Pemprov Maluku Utara.

Dalam pelantikan tersebut, Hairil Hi. Hukum resmi didefinitifkan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Maluku Utara. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Bagian Pengelolaan sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro BPBJ.

Selain Hairil, Gubernur Sherly juga melakukan pergeseran terhadap dua pejabat eselon II lainnya. Ali Fataruba yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pemerintahan kini dipercaya sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), menggantikan jabatan yang kosong.

Sementara itu, posisi Kepala Biro Pemerintahan kini ditempati Suryanto Andili yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Ekonomi. Adapun jabatan Kepala Biro Ekonomi untuk sementara diisi oleh pelaksana harian hingga ditetapkannya pejabat definitif.

Selain tiga pejabat pimpinan tinggi pratama, sebanyak 19 pejabat administrator dan pengawas juga dilantik untuk mengisi sejumlah jabatan strategis di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi dan UKM, BPKAD, Bapenda, BPBD, Dinas Pemuda dan Olahraga, hingga cabang Dinas Pendidikan.

Dalam sambutan Gubernur Sherly yang dibacakan Sekprov Samsuddin, pelantikan tersebut merupakan bagian dari penguatan birokrasi agar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis.

"Setiap pelantikan merupakan langkah strategis untuk memastikan organisasi pemerintah dipimpin oleh aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan mengeksekusi kebijakan secara efektif," kata Samsuddin.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, penurunan angka kemiskinan, peningkatan konektivitas antarpulau, serta tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan akuntabel.

Karena itu, birokrasi dituntut tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.

"Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekadar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan. Ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan banyaknya rapat yang dipimpin atau dokumen yang ditandatangani, tetapi kemampuan menghadirkan solusi, mempercepat pelayanan, menyederhanakan proses, dan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," tegasnya.

Di akhir sambutan, Gubernur Sherly mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjaga amanah dengan penuh integritas serta menunjukkan kinerja terbaik bagi masyarakat.

"Pada akhirnya masyarakat tidak akan mengingat berapa lama kita menjabat. Masyarakat akan mengingat apa yang berhasil kita kerjakan untuk mereka. Itulah warisan terbaik seorang aparatur negara," pungkasnya.