Pemprov Maluku Utara-LKPP Perkuat SDM Pengadaan untuk Kawal Pembangunan

Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat kolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengadaan sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan daerah.

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Pemprov Maluku Utara dengan LKPP RI di kantor lembaga tersebut. Pertemuan menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan langkah dalam pengembangan kompetensi aparatur dan penguatan sistem pengadaan barang/jasa.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir memimpin delegasi Pemprov Maluku Utara. Ia didampingi Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto Jafar dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Maluku Utara Hairil Hi. Hukum.

Rombongan diterima Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Setya Budi Arijanta.

Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan tersebut. Di antaranya konsolidasi pengadaan dan kontrak payung, pengembangan penerapan Supply by Owner (SBO) pada pekerjaan konstruksi, serta rencana kerja sama pelaksanaan Ujian Kompetensi PPK Tipe B Batch II bagi pejabat di lingkungan Pemprov Maluku Utara.

Pemprov Maluku Utara juga menjajaki kerja sama pelatihan khusus bagi pejabat eselon II yang menjalankan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Samsuddin mengatakan, penguatan kompetensi SDM menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembangunan berjalan sesuai arah dan ketentuan.

Menurutnya, pengadaan barang/jasa tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Proses tersebut dimulai sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan.

“Kapasitas SDM Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus benar-benar kompeten untuk mengawal arah pembangunan Maluku Utara. Proses pengadaan barang/jasa tidak hanya berbicara tentang pelaksanaan pekerjaan, tetapi dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan,” ujar Samsuddin.

Karena itu, kata dia, kolaborasi dengan LKPP dibutuhkan untuk memperkuat sistem sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur pengadaan.

“Langkah konkret yang kami konsultasikan hari ini adalah bagaimana kita dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan LKPP RI untuk pengembangan sistem dan SDM pengadaan barang/jasa yang lebih baik di Maluku Utara,” katanya.

LKPP Apresiasi Konsolidasi Pengadaan

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI Setya Budi Arijanta mengapresiasi langkah Pemprov Maluku Utara dalam mengembangkan strategi pengadaan.

Salah satu yang mendapat perhatian adalah penerapan konsolidasi melalui kontrak payung untuk pekerjaan konstruksi jalan lapen.

Menurut Setya Budi, praktik tersebut menjadi langkah positif yang dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah lain.

Bahkan, sejumlah pemerintah provinsi disebut telah melakukan studi banding ke Maluku Utara untuk mempelajari penerapan konsolidasi pengadaan tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Keberhasilan konsolidasi dan kontrak payung pekerjaan konstruksi jalan lapen tersebut bahkan telah menjadi perhatian daerah lain. Beberapa pemerintah provinsi sudah melakukan studi banding ke Maluku Utara,” ujar Setya Budi.

Apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Maluku Utara untuk terus mengembangkan praktik pengadaan yang efektif dan sesuai ketentuan.

PUPR Siap Perkuat Sinergi

Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto Jafar mengatakan, jajarannya siap memperkuat sinergi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LKPP, khususnya dalam mendukung pembangunan sektor konstruksi.

Sinergi tersebut diharapkan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target dengan proses pengadaan yang tertib, transparan, efektif, dan sesuai regulasi.

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Maluku Utara Hairil Hi. Hukum mengatakan, peningkatan kompetensi SDM merupakan bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pengadaan di lingkungan Pemprov Maluku Utara.

Menurutnya, kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks harus diimbangi dengan aparatur yang memiliki kemampuan dan pemahaman memadai terhadap regulasi serta proses pengadaan barang/jasa.

“Kami siap mengawal pembangunan Maluku Utara, bukan hanya dari sisi pelaksanaan konstruksinya, tetapi juga memastikan tata kelola pengadaan barang/jasanya berjalan dengan baik, profesional, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Melalui kolaborasi dengan LKPP, Pemprov Maluku Utara berharap peningkatan kompetensi pelaku pengadaan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Profesionalisme aparatur juga diharapkan semakin kuat dalam menghadapi kebutuhan pembangunan daerah.

Pertemuan tersebut menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak hanya membutuhkan anggaran dan proyek. Di baliknya, dibutuhkan SDM yang kompeten, sistem pengadaan yang kuat, dan tata kelola yang profesional.

Pemprov Maluku Utara pun menempatkan penguatan SDM dan tata kelola pengadaan sebagai bagian penting dalam mengawal pembangunan daerah ke depan.