APINDO Maluku Utara Dikukuhkan, Gubernur Sherly Minta Rantai Pasok Industri-UMKM Diperkuat

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memperkuat keterhubungan rantai pasok antara industri besar dan pelaku usaha lokal, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Sherly, tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena hubungan ekonomi antara sektor hulu dan hilir belum terbangun secara optimal.

Hal tersebut disampaikan Sherly dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) III APINDO Maluku Utara sekaligus pengukuhan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Maluku Utara periode 2026–2031 di Muara Hotel Ternate, Minggu, 25 Oktober 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Gajali Abd Mutalib kembali terpilih sebagai Ketua DPP APINDO Maluku Utara. Kepengurusan baru itu dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO, Shinta Widjaja Kamdani.

Sherly mengapresiasi sinergi antara pemerintah sebagai regulator, APINDO sebagai penghubung pasar, dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, ia menilai masih terdapat kesenjangan antara aktivitas industri besar dan kondisi ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

“Jadi antara hulu, yaitu petani, nelayan, UMKM, pedagang lokal, dengan hilir, yaitu IWIP, Harita, Antam, NHM, itu enggak nyambung. Nah, rantai ekonominya itu belum tersambung dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi yang ada di hilir ini belum dirasakan oleh mereka yang ada di hulu,” tegas Sherly.

Ia mengatakan, penguatan rantai pasok menjadi langkah penting agar petani, nelayan, pedagang, dan UMKM lokal dapat mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang berkembang di Maluku Utara.

Sherly juga memaparkan potensi sektor kelautan, termasuk budidaya rumput laut yang didukung kondisi perairan Maluku Utara. Selain itu, posisi geografis daerah yang strategis dinilai membuka peluang pengembangan ekspor langsung ke pasar Asia-Pasifik, seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan Hong Kong.

Karena itu, kolaborasi pemerintah, APINDO, dan pelaku industri diharapkan mampu memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas produksi, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal.

Ketua DPP APINDO Maluku Utara, Gajali Abd Mutalib, mengatakan salah satu capaian selama lima tahun kepemimpinannya adalah terbentuknya kepengurusan APINDO di seluruh 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.

“Tidak terasa lima tahun kita bekerja sejak kami menjadi ketua. APINDO di Maluku Utara itu belum terbentuk kepengurusan kabupaten/kota. Nah, di masa saya lima tahun terakhir, kami mulai melakukan konsolidasi ke 10 kabupaten/kota dan semua sudah terbentuk,” ujar Gajali.

Ia menilai APINDO memiliki peran strategis untuk menjembatani kepentingan dunia usaha dengan kebutuhan masyarakat, terutama di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan.

Gajali menyoroti kondisi sejumlah wilayah pertambangan yang masih menghadapi persoalan kemiskinan. Menurutnya, manfaat pertumbuhan industri perlu diperluas agar masyarakat di sekitar kawasan pertambangan turut merasakan dampak ekonomi.

“Pemerataan ekonomi itu belum membumi, masih di awang-awang. Sehingga masyarakat kita juga masih belum bisa menikmati pertumbuhan yang cukup besar itu,” katanya.

Ia menegaskan, pengurangan kesenjangan ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dunia usaha. Pengusaha di daerah perlu membangun keterhubungan dengan masyarakat, khususnya pelaku usaha yang berada di sekitar kawasan industri dan pertambangan.

Untuk mendukung hal tersebut, APINDO Maluku Utara telah menggelar berbagai pelatihan melalui kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BTN, dan sejumlah lembaga lainnya.

Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas UMKM agar dapat tumbuh, meningkatkan daya saing, dan berpartisipasi dalam rantai pasok industri.

“Tanpa kita menyiapkan mereka, maka akan susah, kesenjangan itu tetap ada. Nah, di sini kami bersyukur bahwa Ibu Gubernur kami punya pandangan dan kemauan yang sangat besar bagaimana agar dunia usaha, khususnya UMKM, bisa tumbuh dengan baik ke depan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPN APINDO, Shinta Widjaja Kamdani, menyebut Maluku Utara memiliki tiga modal utama untuk pengembangan ekonomi, yakni industri yang unggul, kekayaan alam dan laut, serta potensi pariwisata.

Shinta menyoroti pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34,17 persen pada 2025. Menurutnya, potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui penguatan sektor ekonomi lokal agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

DPN APINDO mendorong tiga program utama, yaitu pengembangan ekonomi biru (blue economy), peningkatan kelas UMKM melalui program APINDO UMKM Merdeka, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kewirausahaan melalui pelatihan manajerial.

Pengembangan ekonomi biru diarahkan untuk memaksimalkan potensi perikanan dan budidaya rumput laut. Sementara itu, program penguatan UMKM diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar.

Shinta juga memaparkan delapan agenda yang perlu menjadi perhatian DPP APINDO Maluku Utara periode 2026–2031.

Agenda tersebut meliputi penciptaan lapangan kerja yang layak, pengawalan isu ketenagakerjaan, advokasi deregulasi dan penurunan biaya berusaha, serta pengembangan potensi ekonomi lokal dan sektor unggulan.

Selain itu, APINDO diminta memperkuat solidaritas dan keanggotaan organisasi, memperluas kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, meningkatkan koordinasi rutin dengan pemerintah daerah, serta mengawal program nasional seperti APINDO UMKM Merdeka dan Pengusaha Mengajar.

Musprov III APINDO Maluku Utara juga diisi dengan sesi tanya jawab bersama Shinta dan Sherly. Diskusi tersebut membahas potensi serta kebutuhan UMKM, pengembangan sektor perikanan dan pertanian, hingga peluang pariwisata.

Melalui kepengurusan periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Gajali Abd Mutalib, APINDO Maluku Utara diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah dan industri, memperluas keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai pasok, serta meningkatkan daya saing UMKM.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi sehingga perkembangan industri di Maluku Utara turut memberikan dampak nyata bagi masyarakat.