Telestroke Pertama Indonesia Hadir di Maluku Utara, Ini Tiga Hal yang Diingatkan Sherly

Maluku Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang meluncurkan layanan Telestroke. Program ini merupakan bagian dari upaya mempercepat penanganan pasien stroke melalui penguatan layanan kesehatan dan sistem rujukan ant rumah sakit.

Peluncuran layanan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) dan 11 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan workshop Code Stroke dan trombolisis itu berlangsung di Hotel Bela Ternate, Jumat, 30 Oktober 2026.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan dan RSPON yang telah memilih Maluku Utara sebagai lokasi pertama peluncuran layanan Telestroke di Indonesia.

"Saya sangat mengapresiasi karena Maluku Utara terpilih sebagai tempat pertama melaunching layanan Telestroke," ungkap Sherly.

Menurutnya, penguatan layanan kesehatan merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Karena itu, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan penuh Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta seluruh direktur RSUD.

Sherly mengingatkan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan layanan Telestroke.

Pertama, Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota harus memetakan jalur rujukan pasien stroke. Pemetaan tersebut meliputi puskesmas, ambulans hingga transportasi yang dapat menghubungkan masyarakat di pulau-pulau dengan rumah sakit penerima rujukan.

Ia menilai, kondisi geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan membutuhkan sistem rujukan yang terencana dan terintegrasi. Dengan begitu, pasien stroke dapat segera mendapatkan penanganan tanpa terkendala akses transportasi.

Kedua, seluruh petugas kesehatan hingga tingkat desa harus memahami secara detail mekanisme pelayanan Telestroke. Hal ini penting agar masyarakat, terutama keluarga pasien, tidak lagi kebingungan mencari informasi dan prosedur untuk mendapatkan pelayanan ketika terjadi kasus stroke.

Ketiga, seluruh RSUD diminta melakukan audit kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia. Hal yang harus dipastikan meliputi ketersediaan dokter, fasilitas CT Scan, obat-obatan, jaringan internet hingga sistem konsultasi dengan dokter spesialis.

"Jika para dokter kurang, segera berkoordinasi dengan pihak Kemenkes, terutama direktur yang menangani bidang SDM," tegasnya.

Sherly menekankan, keberhasilan layanan Telestroke tidak cukup diukur dari ketersediaan standar operasional prosedur (SOP) maupun seremoni peluncuran program. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah seberapa banyak pasien yang dapat diselamatkan melalui pemanfaatan golden time atau waktu emas penanganan stroke.

"Yang menjadi ukuran bukan SOP yang sudah dicetak atau layanan yang sudah dilaunching, tetapi seberapa banyak pasien yang terselamatkan karena golden time dapat dimanfaatkan dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Klinis Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, Obrin Parulian, mengatakan peluncuran layanan Telestroke melalui kerja sama RSPON dengan 11 RSUD tersebut menjadi langkah pertama di Indonesia yang dilaksanakan di Maluku Utara.

Ia menjelaskan, terdapat empat penyakit yang menjadi penyebab kematian terbesar sekaligus menyerap pembiayaan kesehatan dalam jumlah besar, yakni penyakit jantung, stroke, kanker, dan penyakit ginjal.

Obrin menyebutkan, sekitar enam juta orang meninggal dunia setiap tahun akibat stroke secara global. Sementara di Indonesia, angka kematian akibat penyakit tersebut mencapai sekitar 337 ribu kasus per tahun.

Menurutnya, stroke tidak terjadi begitu saja, tetapi memiliki sejumlah faktor risiko yang perlu diwaspadai dan dikendalikan sejak dini. Dua di antaranya adalah hipertensi dan diabetes.

"Faktor risiko stroke dan jantung itu karena hipertensi dan diabetes," ujarnya.

Obrin juga mengungkapkan, capaian pemeriksaan kesehatan gratis di Maluku Utara telah mencapai 46 persen. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan sekitar 0,8 persen masyarakat memiliki kadar gula darah tinggi, sedangkan angka masyarakat dengan tekanan darah tinggi mendekati 25 persen.

Karena itu, ia berharap seluruh RSUD di kabupaten/kota lebih proaktif memberikan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki faktor risiko maupun penderita stroke.

"Kementerian Kesehatan telah menyiapkan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan untuk penyelenggaraan layanan kesehatan," tandasnya.