Pemkab Halmahera Utara Diseret ke Komisi Informasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara, diseret ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Maluku Utara menyusul persoalan keterbukaan informasi terkait kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa.

Sekelompok mahasiswa resmi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi setelah menilai pemerintah daerah tidak membuka sejumlah informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Perkara ini telah diregistrasi KI Maluku Utara. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Halut selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama ditetapkan sebagai pihak termohon.

Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Maluku Utara, Ismad Sahupala, mengatakan akta registrasi perkara telah diterbitkan. Dokumen tersebut menjadi dasar pemanggilan para pihak untuk mengikuti sidang awal.

"Sidang awal rencananya akan kita gelar pada tanggal 23 November 2026 mendatang," kata Ismad di Sofifi, Selasa, 10 November 2026.

Ia menjelaskan, perkara tersebut menjadi sengketa informasi pertama yang diregistrasi KI Maluku Utara pada periode jabatan kedua.

Menurut Ismad, terdapat sekitar lima poin informasi yang diminta pemohon dan menjadi objek sengketa. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah informasi mengenai proses penentuan harga dasar buah kelapa antara Pemkab Halut dan pihak perusahaan.

Informasi yang diminta mencakup dokumen serta pertimbangan yang mendasari penetapan harga tersebut.

Pemohon menilai informasi itu penting karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat di wilayah dampingan mereka yang terdampak langsung oleh kebijakan harga kelapa.

Namun, informasi yang diminta disebut belum diberikan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme pelayanan PPID. Kondisi tersebut kemudian mendorong mahasiswa menempuh jalur penyelesaian sengketa di KI Maluku Utara.

Ismad menjelaskan, sebelum memeriksa substansi perkara, majelis komisioner akan memastikan seluruh tahapan permohonan informasi telah ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan publik memiliki waktu 10 hari kerja untuk memberikan tanggapan atas permohonan informasi. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama tujuh hari kerja dengan alasan tertulis.

Apabila pemohon tidak puas atau tidak memperoleh tanggapan, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Selanjutnya, atasan PPID memiliki waktu paling lama 30 hari kerja untuk memberikan tanggapan atas keberatan tersebut.

"Dokumen-dokumen inilah yang menjadi kebutuhan formal kami untuk melihat apakah alokasi waktu tersebut telah terpenuhi sebelum mengambil keputusan sela," jelasnya.

Dalam sidang awal pada 23 November 2026, majelis komisioner akan memeriksa dua aspek utama, yakni kewenangan kelembagaan Komisi Informasi dalam menangani perkara serta kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan termohon.

Setelah pemeriksaan awal, penyelesaian sengketa akan dilanjutkan melalui mediasi. Jika kedua pihak mencapai kesepakatan, perkara dapat diselesaikan melalui kesepakatan mediasi.

Sebaliknya, apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke tahap ajudikasi nonlitigasi.

"Tahapan ini meliputi pembuktian, pemeriksaan keterangan para pihak dan saksi, hingga pembacaan putusan," ucap Ismad.

Ismad menambahkan, KI Maluku Utara saat ini tengah mematangkan persiapan pembentukan majelis komisioner, mediator, dan panitera pengganti untuk menangani perkara tersebut. Penetapan perangkat persidangan itu ditargetkan rampung dalam pekan ini.