Sherly Bawa Pulang Rp1,5 Miliar, Pemerataan Ekonomi Maluku Utara Jadi Tantangan
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, membawa pulang bantuan pemerintah senilai Rp1,5 miliar setelah Pemerintah Provinsi Maluku Utara meraih penghargaan kategori Pertumbuhan Ekonomi dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penghargaan tersebut diberikan menyusul capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tercatat tertinggi secara nasional. Meski demikian, Sherly mengingatkan bahwa tingginya angka pertumbuhan ekonomi harus diikuti pemerataan manfaat bagi masyarakat.
Penghargaan diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch III Regional Nusa Tenggara dan Maluku, di Bali Room, Kempinski Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Selain Pemerintah Provinsi Maluku Utara, empat kabupaten dan kota turut menerima penghargaan. Total bantuan yang diperoleh lima daerah tersebut mencapai Rp5,5 miliar.
Lima daerah penerima penghargaan yakni Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Timur.
Rinciannya, Pemprov Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan masing-masing memperoleh Rp1,5 miliar. Sementara Halmahera Tengah dan Kota Ternate mendapatkan Rp1 miliar, serta Halmahera Timur sebesar Rp500 juta.
Usai menerima penghargaan, Sherly menyampaikan apresiasi kepada Mendagri Tito Karnavian, jajaran Kemendagri, dan CNBC Indonesia atas penghargaan tersebut.
Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah provinsi, bupati dan wali kota, serta pihak-pihak yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.
Namun, menurut Sherly, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Sebab, tantangan sesungguhnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tertinggi secara nasional adalah capaian positif. Namun, pemerataan manfaat pertumbuhan masih menjadi PR utama kita bersama,” kata Sherly.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Maluku Utara pada triwulan III 2026 tumbuh sebesar 16,65 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Angka ini meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II 2026 yang mencapai 15,35 persen.
Kendati mencatat pertumbuhan signifikan, Sherly menilai pembangunan ekonomi tidak boleh hanya bertumpu pada aktivitas industri berskala besar. Pemerintah harus memastikan geliat ekonomi turut dirasakan masyarakat di desa hingga wilayah kepulauan.
Ia menyebut, sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dijawab pemerintah daerah ke depan adalah membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.
“Bagaimana pertumbuhan tidak hanya terpusat di kawasan industri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa dan kepulauan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan,” ujarnya.
Sherly menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Lebih penting dari itu, seluruh lapisan masyarakat harus memperoleh manfaat dari kemajuan ekonomi daerah.
“Pertumbuhan adalah pencapaian. Pemerataan adalah tanggung jawab. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan,” tegasnya.
Dengan tambahan bantuan Rp5,5 miliar untuk lima daerah, pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara diharapkan dapat memperkuat program pembangunan ekonomi sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang selama ini ditopang aktivitas industri mampu menciptakan peluang usaha, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok desa dan pulau-pulau di Maluku Utara.










Komentar