Pemda Kepulauan Sula Hadang Warga Capalulu Sampaikan Aspirasi

Sanana, Hpost - Puluhan masyarakat desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah menuntut agar penyalahgunaan dana desa dihadang oleh Pemerintah daerah. Mereka menuntut kepala desa Capalulu dicopot.

Akan tetapi masyarakat tidak dibolehkan menyampaikan aspirasinya di halaman Kantor Bupati. Puluhan masa aksi itu langsung dihadang oleh puluhan Satpol PP dan pihak kepolisian yang berdiri tegak dihadapan massa aksi.

Kondisi agak sedikit tegang karena baku adu mulut terjadi antara warga dan Satpol PP. Beberapa menit kemudian pihak pemerintah daerah menghampiri massa aksi.

Dalam pertemuan tersebut masyarakat meminta Kepala Desa capalulu M Ali Umasagadji dicopot dari jabatannya karena diduga menyelewengkan anggaran desa.

Pertemuan antara masa aksi dan perwakilan pemerintah tidak menemui hasil, Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tidak berkantor karena keluar daerah.

Asisten I Umar Umabaihi, menegaskan harus menunggu Bupati, karena bupati lagi ada kegiatan keluar daerah.

"Katong seng suka lai, ganti saja kepala desa, so makan uang lagi baru bupati pertahankan bikin apa," teriak salah satu ibu ibu dalam masa aksi tersebut, Senin 20 Januari 2020.

Masyarakat kecewa dengan tindakan pemerintah daerah yang tidak mau melakukan aksi di depan kantor bupati. Padahal kata warga, saat momentum pilkada bahkan rumah warga pun didatangi satu persatu untuk mendapat simpati warga, tapi kini masyarakat ditolak masuk ke kantor bupati.

Sebelum melanjutkan aksi di kantor bupati, Masa aksi melakukan demonstrasi di kantor inspektorat untuk menanyakan soal audit dana desa di desa Capalulu.

Akan tetapi kepala Badan Inspektorat pun tidak berkantor karena berada diluar daerah.

Masyarakat desa Capalulu menanyakan hasil audit dalam hitungannya Siti Ifa Waisaleh 2016-2018 berkisar Rp 1 Miliar lebih penyalahgunaan dana desa, akan tetapi hasil audit untuk Pengembalian Kepala Desa 128.000.000 secara keseluruhan 2016-2018.

Akan tetapi berbeda dengan hitungan sendiri Siti Ifa, olehnya itu masyarakat meminta agar inspektorat audit kembali penyalahgunaan dana desa di desa Capalulu. Situasi sempat memanas karena terjadi baku dorong pihak Kasatpol PP.

Menunggu terlalu lama dan tidak ada penyelesaian, maka masa aksi melakukan aksi ke kantor bupati tapi di hadang.

Akan tetapi masyaraat akan kembali untuk diberikan keadilan. Tidak menunggu lama harus ada SK pemecatan kepala desa itupun diindahkan maka akan meminta kepada DPRD untuk bentuk Tim pansus khusus untuk penyalahgunaan dana desa.

Koordinator lapangan Sahrul Ipa, menyebutkan aksi itu juga diikuti masyarakat Desa Kabau, Ona Kecamatan Sulabesi Barat.