Arifin Bantah Surat Tugas DPP untuk Kandidat Pilwako Kota Ternate 2020

Ternate, Hpost - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Arifin Djafar membantah isu rekomendasi partai itu kepada salah satu kader mereka pada Pemilihan Walikota Ternate tahun 2020.

Di temui usai membagikan Alat Pelindung Diri (APD), eks Wakil Walikota Ternate itu menjelaskan, ada tahapan yang harus dilalui untuk mengantongi rekomendasi tersebut.

Sekadar diketahui, Halmaherapost.com menghimpun informasi bahwa, salah satu Wakil Ketua DPD I Partai Golkar, Muhammad Hasan Bay, telah mendapat rekomendasi Surat Tugas dari DPP Partai Golkar yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Erlangga Sutanto, dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F Paulus, tertanggal 28 Maret 2020 lalu.

Adapun tiga syarat yang termuat dalam surat tugas dengan nomor ST: 89/DPP/GOLKAR/III/2020, di keluarkan kepada Muhammad Hasan Bay untuk : Pertama, membangun komunikasi dengan partai politik lain dalam rangka kepentingan pilkada 2020 di Kota Ternate. Kedua, membangun komunikasi dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Ternate untuk menentukan pasangan calon. Ketiga, melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada DPP partai Golkar.

Surat Tugas dibantah Arifin. Menurutnya, rekomendasi belum diberikan kepada bakal calon mana pun mengingat kondisi negara diterpa bencana non alam Covid-19.

"Jangankan rekomendasi, surat tugas juga belum ada. Dan hal tersebut berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan," tegasnya, 11 April 2020.

Meski begitu Arifin menyebut rekomendasi yang sudah dikantongi barulah dua kabupaten dengan kandidat incumbent atau petahana. Dua kabupaten itu adalah Kabupaten Pulau Taliabu dengan kandidat Aliong Mus, dan Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dengan kandidat Frans Manery.

"Belum ada rekomendasi partai untuk kabupaten maupun kota, selain dua kabupaten tersebut. Jadi kalau ada isu yang berkembang diluar, saya pastikan hanya itu," ungkapnya.

Menurutnya, isu yang beredar hanyalah lobi-lobi politik dan itu bagi sebuah partai merupakan hal yang lumrah.

Kalaupun ada, hal itu adalah kewenangan Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Golkar yang sifatnya mengikat.

"Jadi saya tegaskan kembali, belum ada rekomendasi untuk Kota Ternate. Kalaupun ada, pasti ada tahapannya. Dan Partai Golkar sekarang ini pun masih fokus kepada penanganan Covid-19,"tutupnya