Kota Ternate Butuh Puluhan Ribu Rapid Test

Ternate, Hpost - Untuk mengantisipasi arus masuk orang ke Ternate dari transportasi Udara maupun laut yang sangat padat, maka Dinas Kesehatan didorong segera melakukan pengadaan 10.000 buah Rapid Test untuk langkah preventif karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum bisa diberlakukan di Kota Ternate.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif usai pemantauan kesiapan logistik dan alat medis di Puskesmas yang ada di Kota Ternate, Selasa 14 April 2020, kepada Halmaheraspost.com.

jika skema pengadaan Rapid Test harus segera ditempuh. Fraksi Nasdem mendorong Dinas Kesehatan sampai bulan Mei 2020

Nurlaela bilang, kebutuhan itu didorong setelah meninjau laporan Tim Medis di Puskesmas atas kelangkaan APD, dan perlengkapan medis lainnya seperti thermo Gun untuk pasien, masker medis dan masker kain, sarung tangan sandar medis, dan hal-hal lainnya.

“Data Logistik APD Kota Ternate untuk APD set yang sudah didistribusi dari 200 set baru 139 pax, Masker N95 150 pax semua sudah terdistribusi, Masker Bedah 14.000 terdistribusi 9.750, Baju Hazmat Disposable 167 buah terdistribusi 111 pax, Rapid Test dari 360 terdistribusi 260 buah, Cairan Handsanitizer 54 liter terdistribusi 28 liter, Vitamin C dari 35.000 tablet terdistribusi 16.000 tablet, Thermo Gun dari 37 buah terdistribusi 37 buah," bebernya.

Nurlaela menyebut sumber logistik APD sejuah ini masih dari bantuan pihak swasta, dan juga DPD RI, sementara dari dana DTT untuk penanganan Covid 19 yang sudah terpakai senilai 900 juta.

Dalam pengawasan tersebut, Nella sapaan akrabnya juga meminta penjelasan terkait skema usulan kebutuhan APD dan perlengkapan medis penanganan Covid 19 harus di rancang sampai dengan bulan Juni 2020, mengingat prediksi antisipasi puncak Covid harus dalam durasi waktu terencana.

“Upaya ini kami pastikan agar keberpihakan alokasi anggaran untuk pos kesehatan tidak bisa ditawar-tawar. Pemkot dalam hal ini diminta prioritaskan segala kebutuhan medis karena ini instruksi aturan perundangan untuk mempercepat proses penanganan," ujarnya.