Pendataan Keliru, Distribusi Bansos di Ternate Terlambat

Ternate, Hpost – Menjelang pekan kedua ramadhan distribusi bantuan sosial kepada sejumlah masyarakat yang terkena dampak pandemi covid 19 belum juga didistribusi oleh pemerintah kota Ternate. Hal ini disebabkan pendataan yang dilakukan pihak kelurahan keliru dan tidak sesuai instruksi pemerintah tidak sesuai instruksi pemerintah kota Ternate.

Sekadar diketahui, batas waktu pendataan melalui surat edaran Sekretaris Kota Ternate (Sekot) meminta seluruh Kelurahan memasukan entri data penerima bansos yaitu paling lambat di Tanggal 15 April 2020.

“Jika kami gunakan estimasi durasi waktu dalam surat edaran tersebut, sudah sangat lama dan belum terdistribusi sampai saat ini,” kata ketua Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, kepada Halmaherapost.com, Sabtu 2 Mei 2020, malam tadi.

Nulela mempertanyakan kesungguhan Wali Kota Ternate dalam penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, kepekaan Wali Kota terhadap krisis kemanusiaan ini mulai memudar.

“Kami sangat sayangkan kelambatan ini dikarenakan persoalan sederhana yaitu persoalan teknis terkait verifikasi pendataan, ujarnya.

Nurlela mengatakan, pemerintah kota Ternate harus cepat tanggap dalam situasi darurat kemanusiaan yang telah ditetapkan.

“Ini soal isi perut masyarakat jadi kami mendesak kerja-kerja seluruh aparatur pemkot kaitan bansos ini juga cepat tanggap,” kesalnya.

Nurlaela mengaku Fraksi Nasdem sudah mengkroscek langsung ke Dinas Sosial apa kendala sampai belum terdistribusi bansos ke masyarakat.

Alumnus DR Komunikasi Universitas Sahid Jakarta itu bilang, keterlambatan disebabkan karena pendataan yang dilakukan Kelurahan.

“Ada duplikasi data dengan bantuan PKH (program keluarga harapan) dan Bansos bersumber APBN, dan ada juga karena persoalan data fisik foto kopian KTP dan KK penerima yang tidak dilampirkan,” papar Nurlela.

Wali Kota Perlu Berkaca

Nurlela mengapresiasi kerja Dinas Sosial yang bekerja hati-hati agar bermasalah di kemudian hari. Akan tetapi, ia atas nama Fraksi menyayangkan sikap Wali Kota Ternate.

“Kenapa tidak menggunakan kewenangannya untuk lebih tegas, memerintahkan aparatur kecamatan dan kelurahan agar soal sepele dan teknis ini tidak memperlambat bantuan,” cetus Nella sapaan akrabnya.

“Saya meminta Saudara Walikota berkaca dengan Kabupaten Morotai dan kabupaten lainnya di Maluku Utara, saat ini bansos di Morotai misalkan sudah tahap ketiga, apa sih bedanya, saya pikir sama karena Morotai juga punya rakyat dan Ternate juga punya rakyat, tingkat kesulitan bahkan rentan kendali Morotai harusnya jauh lebih sulit ketimbang Kota Ternate, ini Koq Morotai sudah pembagian tahap  tiga,  Ternate satukalipun belum juga dibagikan,” tutup Nurlaela dengan nada kesal.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Irvan Gaus, mengakui, keterlambatan ini terjadi karena sosialisasi ke kelurahan untuk mekanisme pendataan sangat minim.

“RT yang mendata itu. Mungkin kita kurang sosialisasi,” ucap Irvan kepada Halmaherapost.com, Sabtu malan 2 Mei 2020.

Awalnya, kata Irvan, mekanisme pendataan sudah disampaikan ke kelurahan sebagai verifikator sumber data dari masyarakat yang terdampak covid. Mekanismenya, instruksi sekot sudah dilampirkan dengan data penerima PKH yang dananya dari APBN.

Namun, data yang diserahkan kembali oleh pemerintah kelurahan, menurut Irvan, terdapa banyak nama penerima bantuan APBN dimasukan lagi ke dalam rencana bantuan bansos APBD.

“Jadi, penerima bantuan ini sebenarnya diprioritaskan nama penerima adalah istri. Tetapi yang dikembalikan oleh pihak kelurahan adalah nama suaminya. Ini yang perlu kita perbaiki,” papar Irvan.

Irvan mengungkapkan, pihaknya mendapati nama PNS yang dimasukkan oleh kelurahan. Di sisi lain, tidak semua kartu KK valid, sehingga butuh divalidasi.

“Keterlambatan ini juga karena pendataan kelurahan tidak berpedoman pada surat Sekkot,”

Meski begitu, Irvan memastikan, dalam pekan ini akan menyalurkan bantuan sosial ke dua kecamatan yang datanya sudah siap, yakni kecamatan Ternate Barat dan Kecamatan Pulau Ternate. Total jumlah yang akan disalurkan sesuai dengan instruksi Wali Kota Ternate, sebanyak 15 ribu sasaran penerima.

“Jadinya intinya, lebih baik kita terlambat tapi tepat sasaran. Jangan sampai kita percepat tapi terjadi duplikasi penyaluran,” tutupnya.