MONAS Janjikan Halmahera Timur Lebih Baik, Tangguh dan Berdaya Saing

Pada tahun 2015, angka kemiskinan di angka 13,30 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 85.188 jiwa. Selanjutnya di 2019, angka kemiskinan justru naik sedikit, yakni diangka 14,53 persen dari total jumlah penduduk 95.005 jiwa.

"Olah karena itu, diperlukan program-program Prorakyat yang nyata dan dirasakan manfaatnya secara langsung. Sehingga pada periode-periode mendatang, permasalahan kemiskinan di daerah ini dapat ditekan, dan bersama-sama melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat," harapnya.

Setidaknya, lima kelompok isu dalam pembangunan di Kabupaten Haltim yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan budaya, serta pembangunan aparatur.

Isu pertama, isu ketersediaan infrastruktur, aksesibilitas dan konektivitas warga. Isu kedua, ditemukan persoalan masih minimnya peran kelompok masyarakat dalam pembangunan. Dan isu ketiga, mengarah pada dimensi dan praktek tata kelola pemerintah yang menjadi isu kunci dari pelaksanaan pembangunan.

Dari tiga pengelompokan isu tersebut, permasalahan mendasar di Kabupaten Haltim adalah, Pertama, pelayanan dasar di Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan, untuk sektor pendidikan.

Jumlah guru yang terbatas dan belum merata, terutama pada guru mata pelajaran. Di samping itu, jumlah guru yang bersertifikasi juga perlu diterapkan strategi khusus hingga jumlahnya meningkat.

"Masalah lainnya, keterbatasan jumlah SMP dan SMA, infrastruktur jalan dan transportasi, serta pandangan hidup masyarakat yang sebagian belum menempatkan pendidikan, sebagai kebutuhan penting bagi masa depan anak-anak.

Ada juga bidang kesehatan, yang keterbatasan fasilitas kesehatan. Yang mana, hanya ada satu Rumah Sakit walaupun ada puskesmas di setiap kecamatan. Jumlah dokter umum dan dokter spesialis masih minim, disamping tenaga kesehatan yang minim," imbuhnya.

Kedua, kurangnya infrastruktur transportasi, infastruktur pertanian kelautan perikanan, dan pemukiman. Minimnya infrastruktur fisik berakibat pada rendahnya akses warga, dan konektivitas antara wilayah dan menghambat warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.

Ketiga, keterbatasan perekonomian berbasis potensi lokal secara berkelanjutan. Potensi perekonomian di sektor lain belum cukup tergarap dengan optimal. Misalnya, pertanian dan perkebunan yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan.

Keempat, belum kuatnya tata kelola pemerintahan seperti pola koordinasi internal SKPD yang belum optimal. Lemahnya koordinasi lintas bidang/SKPD. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mewajibkan Pemda untuk beradaptasi dengan kondisi eksternal.

"Sejumlah inovasi di bidang pelayanan dan pemerintahan umum, diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pentingnya pelayanan pemerintahan yang prima, cepat dan terbaik," akunya.