Bencana Alam di Halmahera Barat Ditangani Serampangan

Jailolo, Hpost – Cara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, menangani bencana alam dinilai serampangan. Untuk itu dibutuhkan langkah strategis yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah, kerja sama lintas intansi, dukungan anggaran.

Sekretaris Komisi I DPRD Halmahera Barat (Halbar), Joko Ahadi, mengatakan Pemda Halbar tidak punya perencanaan yang baik soal penanggulangan bencana.

Menurut dia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halbar, tidak punya kajian secara matang dalam mengantisipasi ancaman bencana.

Baca juga:

Gelombang Tinggi, Puluhan KK di Halmahera Barat Mengungsi

Desa Linggua di Halmahera Barat Terendam Banjir, BPBD Mengeluh Anggaran

Akses Jailolo-Sidangoli di Halmahera Barat Tertimbun Longsor

"Jadi kesannya, ketika terjadi bencana langsung turun lapangan dikasi supermie, tikar, ngapain seperti itu terus," sesal Ketua Fraksi Golkar, Selasa 2 Februari 2021.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi I DPRD Halbar, Tamin Hi. Ilan. Bahkan menurut dia, sampai saat ini langkah strategis dari BPBD tidak mendapat presentasi yang baik.

Ia mengaku sudah tekankan agar dibuat peraturan daerah (Perda) terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. “Karena potensi bencana di Halbar sangat tinggi,” tandasnya.

Menurut dia, Perda ini sangat penting agar setiap penanganan bencana tidak terkesan setengah hati. Disamping itu, dibutuhkan kerjasama antar masyarakat maupun instansi terkait.

“Dari situ juga secara otomatis setiap instansi sudah tahu tupoksinya. Begitu juga dari pemerintah pusat, agar mereka tidak ragu mendatangkan bantuan,” jelasnya.

Politisi Partai Hanura ini mencontohkan, seperti gelombang pasang di Desa Sidangoli Gam, Jailolo Selatan. “Pemda sudah seharusnya mencari anggaran untuk membuat tanggul pemecah ombak atau membuat program penanaman pohon bakau,” bebernya.

Menanggapi hal itu, Pelaksana tugas BPBD Halbar, Abdullah Ishak, mengatakan pembuatan talud di beberapa desa terdampak gelombang pasang dan banjir membutuhkan kajian konstruksi bersama PUPR.

Sejauh ini, BPBD masih menunggu laporan resmi terkait kerusakan di 9 desa, Kecamatan Loloda, di antaranya Desa Jano, Kedi, Soasio, Pumadada, Linggua, Baja, Aruku, Gamkahe, Tolofuo, dan Barataku.

Dia berjanji, kerusakan akan diperbaiki. Namun BPBD terlebih dahulu memastikan kerugian materil. “Dalam waktu kami akan mendistribusi bantuan berupa sembako dan bantuan lainnya di Kecamatan Loloda,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat, Muhammad Yusup, mengaku, pembuatan talud membutuhkan kajian serius. Di samping itu, untuk pembuatan talud di Loloda membutuhkan kajian serius di tengah keterbatasan anggaran.

"Tetap kami akan cari akal untuk bisa lakukan pergeseran anggaran lain. Pemda juga harus anggarkan Dana Tak Terduga kalau itu memang emergency sekali,” katanya.

Warga yang berada di pesisir pantai Desa Sidangoli Gam, menurut dia, sudah seharusnya direlokasi. Karena wilayah tersebut tidak lagi layak untuk ditinggal.