Pemerintahan
DAK Diblokir, Kadis PUPR Jawab Santai Kekesalan Pj Wali Kota Ternate
Ternate, Hpost – Pemblokiran DAK sebesar Rp 64 miliar serta statemen Penjabat Wali Kota Ternate soal belum adanya penyelesaian temuan DAK 2020, ditanggapi santai oleh Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Risval Tri Budianto.
Risval bilang, pemblokiran DAK dari pusat bukan hal baru. Menurut dia, itu biasa terjadi dan sangat normatif.
“Apalagi tender proyek terlambat, pasti ditunda di pusat,” ucap Risval kepada halmaherapost.com, Kamis 22 April 2021.
Tahun lalu ada 3 kegiatan DAK yang dipending karena belum diinput ke Online Monitoring SPAN. “Jadi dimasukan ke DAK tambahan,” tandasnya.
Sebelumnya, Pj Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang mengatakan, pemblokiran DAK Dinas PUPR karena tak ada serapan dan pengembalian dari PUPR.
“Bahkan, pihak KPKNL minta saya mengevaluasi PUPR Kota Ternate,” ucap Hasyim kepada halmaherapost.com, Rabu 21 April 2021.
Tapi pada intinya, kata Risval, terdapat 2 persoalan yaitu adanya kegiatan DAK yang sudah selesai, tapi pembayarannya dilakukan di 2021 dan tidak terserapnya anggaran DAK Sanitasi 2020 di PUPR Kota Ternate.
Menurut dia, persoalan ini perlu diluruskan agar tidak bias di masyarakat. “Pertama, mungkin kita semua harus menahan diri. Apalagi lagi ramadan. Marilah kita kendalikan emosi atas cobaan yang diberikan Allah SWT,” tutur Risval.
Kedua, ketidakhadiran dirinya dalam rapat pada Rabu 21 April 2021, sudah diwakili oleh Sekretaris PUPR.
“Karena masalah itu juga orang satu kantor tahu, dan saya tidak mengelola masalah kantor secara pribadi. Tapi dikelola dengan penuh keterbukaan. Dan kehadiran Sekretaris kemarin juga sudah menjelaskan inti masalah,” tuturnya.
Baca juga:
Risval menilai, dari laporan Sekretaris PUPR, ada 2 masalah besar yang menjadi dasar tertahannya DAK di pusat.
“Lebih jelasnya bisa ditanyakan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), agar tidak menjadi bias kalau saya yang menjelaskan,” tandasnya.
Isu soal pencopotan jabatan, bagi Risval, tidak masalah. Sebab jabatan adalah ujian. “Dan ketika ujian di akhir, harusnya kita ucapkan Alhamdulillah,” tuturnya.
"Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian di dunia ini. Tiap orang punya masa, tiap masa punya orang dan semuanya pasti berakhir," cetus Risval.
Bahkan tudingan dirinya tidak baku cocok dengan para kepala bidang, ditepis Risval. “Jangan terlalu cepat mengambil simpulan, tanpa melihat alur cerita dari seluruh frame,” tuturnya.
“Marilah kita bersihkan hati, agar tidak ada simpulan yang sifatnya menyalahkan pihak lain, terlebih lagi ini bulan ramadan,” ucapnya.
Ia pun mengumpamakan persoalan ini dengan mesin. PUPR, kata dia, bergerak sebagai satu kesatuan, sehingga tak ada istilah cocok dan tidak cocok.
“Dan Alhamdulillah dalam tugas semua dijalankan dengan baik. Persoalan pribadi dikesampingkan. Jadi DAK tidak cair itu karena alasan teknis, bukan soal cocok tidak cocok," ujarnya.
Bagi Risval, pernyataan Pj Wali Kota terhadap PUPR sebagai bentuk perhatian. “Tentu untuk memperbaiki kinerja kami, terutama infrastruktur kota dan itu sangat luar biasa,” tukasnya.
Salah satu pejabat KPPN Malut Bidang Pengelola Data DAK Kota Ternate, Rohim, mengaku tahun ini belum ada proses tender yang bersumber dari DAK untuk Pemkot Ternate.
Bahkan Rohim juga mengaku tidak tahu secara jelas masalah DAK 2020 milik Dinas PUPR Kota Ternate
"Saya baru menjabat di KPPN Malut tahun ini, sehingga persoalan (DAK) 2020 saya kurang tahu. Tapi yang pasti DAK tahun ini untuk Ternate belum dikeluarkan pusat," katanya.
============
Catatan:
Redaksi halmaherapost.com memohon maaf atas kekeliruan penulisan nama lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan keterangan dari Penjabat Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang, dalam berita berjudul: Ini Alasan KPKNL Blokir DAK Dinas PUPR Kota Ternate. Penulisan yang benar adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau disingkat KPPN.
Komentar