KIP Maluku Utara Minta IWIP Terbuka Soal Data Korban

Weda, Hpost – Korban dari ledakan Smelter A tungku 1 milik PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Maluku Utara, bertambah menjadi 20 orang.

Hal ini dikatakan oleh Kapolres Halteng, AKBP Nico A. Setiawan, saat dikonfirmasi halmaherapost.com, Kamis 17 Juni 2021.

Dia bilang, saat ini 6 orang masih dirawat di RSUD Chasan Boesoirie, Ternate. Sedangkan 14 lainnya hanya mengalami luka ringan. “Sekarang sudah bisa beraktivitas kembali,” katanya.

Namun Departemen Media dan Hubungan Masyarakat PT IWIP, Agens Ide Megawati, tetap bersikukuh bahwa korban dari peristiwa itu berjumlah 6 orang.

“Data kami 6 orang di medical evacuation dan dirawat insentif,” ucap Agnes kepada halmaherapost.com lewat pesan WhatsApp.

Ditanya berapa yang mengalami luka ringan, dan apakah mereka tidak dihitung? Agnes bilang, “mereka adalah pekerja yang ada di sekitar lokasi pada saat kejadian.”

“Mereka sudah mendapatkan pendampingan psikologis,” tambah Agnes, yang tak kunjung menyampaikan angka pasti korban ledakan smelter.

Namun Agnes mengaku saat ini kondisi Smelter A sudah dibawa kontrol, dan beberapa hari ke depan akan dilakukan investigasi serta perbaikan.

Baca juga: 

Smelter PT IWIP Meledak, 6 Pekerja Alami Luka Bakar

SPSI dan Disnakertrans Maluku Utara Terjun ke PT IWIP

KATAM Minta Polisi Selidiki Teknologi yang Digunakan PT IWIP

“Tim HSE IWIP sangat siaga, sehingga medical evacuation dapat dilakukan segera terhadap karyawan yang terluka. Sudah mendapatkan perawatan intensif, tidak ada korban jiwa,” ucapnya.

Dia bilang, saat ini total karyawan PT IWIP sebanyak 18.581 orang. Dan sejauh ini, perusahaan juga sudah melakukan langkah-langkah ikhitar.

“Misalnya ada musibah, itu di luar kendali. Saya yakin di semua industri seperti ini pasti akan ada kecelakaan, biarpun sudah diantisipasi,” katanya.

“Justru karena kami berkomitmen terhadap nyawa karyawan, medical evacuation kemarin cepat kan, korban langsung dibawa ke Ternate. Tentu saja sudah ada prosedur preventif,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Publik Maluku Utara, Awat Halim menilai, perbedaan data korban karena koordinasi antara kepolisian dan pihak perusahaan sangat lemah.

“Simpang siur informasi dan data yang dikeluarkan membuat publik jadi bingung, mau percaya yang mana?,” ungkap Awat kepada halmaherapost.com.

Karena perusahaan sebagai penyedia karyawan, yang saat ini menjadi korban dari insiden itu, harus terbuka soal data. “Artinya, orang bisa percaya ke data itu,” tandasnya.

Dengan demikian, data yang hendak disodorkan ke media massa untuk dipublikasikan, benar-benar data atau informasi yang telah terverifikasi, baik dari pihak perusahaan maupun kepolisian.

"Seperti berapa jumlah korban disertai indentitas. Jadi dibuat secara terperinci, tidak beda. Bukan sekadar angka," ujarnya.

Ia mengakui bahwa sejauh ini rata-rata pihak perusahaan belum terlalu terbuka soal informasi ke publik. “Dan ini yang menjadi perhatian kami,” pungkasnya.