Henny: Ada Kejahatan Sistematik dalam Proyek Jalan Fiktif di Ternate, Kadis PUPR Harus Jujur

Henny menyayangkan praktik proyek fiktif di Dinas PUPR. Pengembalian yang telah dilakukan oleh pihak ketiga ke BPRS, juga dipertanyakan.

“Apakah pengembalian tersebut dikenakan denda atau tidak. Bagaimana dengan dendanya, sanksi administrasinya dan sanksi apa yang diberikan pada pejabat kegiatan?,” ucap Henny.

Menurut Henny, semua kontrak proyek memiliki jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan progres pengerjaan.

“Karena pekerjaan yang sudah selesai aja tapi laporannya terlambat itupun dikenakan denda. Apalagi ini proyek fiktif. Ini tidak bisa dilakukan pembiaran harus di tindak serius rekanan atau kontraktor nakal."

DPRD mendesak kepada pemkot dalam hal ini wali kota Ternate agar mengevaluasi kontraktor dan perusahaan yang nakal.

“Bila perlu Blacklist perusahaan-perusahaan itu,” tandas Henny.