Polemik Birokrasi Morotai, Akademisi Universitas Pasifik: Butuh Langkah Terukur

Morotai - Pengunduran diri Nadjamuddin Letsoin dari jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, beberapa waktu lalu mendapat tanggapan dari Akademisi Universitas Pasifik (Unipas) Morotai, Parto Sumtaki.

"Menurut pandangan saya, permasalahan ini sebenarnya sudah menjadi kronis dan bisa diibaratkan seperti penyakit yang sudah berlarut-larut. Diperlukan langkah-langkah yang terukur dari pengambil kebijakan untuk melakukan penertiban," ucap Parto pada Rabu, 02 Agustus 2023.

Parto juga menilai bahwa pemerintahan Morotai tidak lagi berfungsi sebagai satu kesatuan yang mencerminkan prinsip dan etika birokrasi pemerintahan.

"Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, seharusnya memberikan edukasi kepada aparatur yang dipimpin di Morotai agar bisa menjadi teladan, bukan sebaliknya," katanya.

Baca juga:

---

Pariwisata Morotai Tergelincir Meski Memiliki Status KSPN, KEK, dan 10 Bali Baru

---

Disperindakop-UKM Morotai Buka Layanan Sertifikasi TKDN-IK Secara Gratis

---

Pj Bupati Morotai: Kepsek dan Guru Fokus Kerja, Tak Boleh Terlibat Politik

---

Menurutnya, permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Morotai melibatkan tumpang tindih kewenangan dan penggunaan posisi jabatan, sehingga pekerjaan yang harus dilakukan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya gangguan psikologis yang melanda para Abdi Sipil Negara (ASN).

"Fakta ini terkonfirmasi ketika pengunduran diri Kasatpol PP memberi sinyal bahwa birokrasi di Morotai memiliki masalah. Mungkin ada permasalahan lain yang mendasari sehingga banyak hal yang dicampuri yang seharusnya bukan bagian dari tugasnya," ungkapnya.

Contohnya, kata Parto, ada sikap otoriter yang ditunjukkan oleh pejabat tertentu, seperti Plt Sekda.

"Jika apa yang dituliskan oleh media adalah benar, maka kemungkinan stabilitas birokrasi tidak akan tercapai karena campur tangan yang tidak etis seperti itu. Semua kebijakan harus dilaksanakan dengan konsisten sesuai dengan kewenangannya. Namun, sekaligus harus menunjukkan contoh yang baik. Tidak boleh dengan menggunakan model kebijakan yang mengganggu psikologi ASN," tegasnya.