Tambang Elit, Rakyat Maluku Utara Menjerit

Dalam beberapa media lokal, telah mendeskripsikan betapa buruknya pertanggung jawaban para elit pemerintahan dalam mengatasi pelbagai problem. Sebagai contoh, masalah kesehatan yang sedang mengganggu kehidupan masyarakat. Melalui Tribun Ternate, Gubernur Maluku Utara menyerahkan masalah RSUD Chasan Boesoeri kepada Yang Maha Kuasa. Pernyataan itu sempat heboh dan terkesan lucu karena potensi alam diserahkan kepada korporasi sedangkan masalahnya dilimpahkan kepada Tuhan.

Masalah-masalah yang meramaikan daerah kecil ini, idealnya dapat diselesaikan dengan kehadiran perusahaan-perusahaan pertambangan. Sebagaimana diketahui, dalam Undang-undang 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat dapat dipahami sebagai solusi atas permasalahan. Regulasi ini menjadi sandaran pemerintah sebagai perpanjangan tangan dengan pihak ketiga yang mengelola sumber daya alam.

Itulah sebabnya, pemerintah tidak hanya bertugas mengeluarkan atau memperpanjang izin operasi perusahaan-perusahaan pertambangan tetapi pemerintah berkewajiban untuk memastikan keberadaan ‘mereka’ harus mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekelilingnya. Hal ini berbanding terbalik, karena kehadiran ratusan perusahaan tambang di Malut berkemampuan menghadiahkan fakta kemiskinan pada masyarakat. Perusahaan tambang justru lebih menguntungkan bagi mereka sang ‘Supra Politic’. Mereka pun menafikan masalah kemiskinan rakyat.

Kemiskinan masyarakat berdampak nyata pada aspek pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pendidikan di Malut tidak berkemajuan karena lemahnya finansial untuk melanjutkan sekolah. Sedangkan dalam aspek kesehatan, karena kondisi yang miskin membuat masyarakat tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan saat sakit. Apalagi diperhadapkan juga dengan masalah utang pada RSUD Chasan Boesoeri sebagai pendukung rendahnya angka harapan hidup bagi masyarakat kalangan ekonomi bawah. Tidak ketinggalan masalah lainnya yang cukup meramaikan daerah ini dan berakibat fatal terhadap kehidupan bermasyarakat.

Atas dasar fakta beserta data yang telah diuraikan, sebagai anak daerah berharap adanya keseriusan para ‘Supra Politicí’ dalam membangun daerah ‘penuh tambang’ ini. Teristimewa untuk korporasi tambang, silakan mengelola hasil bumi kami tapi tolong untuk tidak dirusaki dan pikirlah kemakmuran kami. Bantu pendidikan anak daerah melalui beasiswa tanpa praktik kolusi dan lihatlah masalah utang kami, jangan biarkan Bapak Gubernur kembali berucap “Masalah ini saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa”.