Wali Kota Ternate Buka ‘Keran’ Pembayaran Utang DBH, Pemprov Respons Cepat

Ternate - Langkah Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman menyampaikan masalah utang kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku Utara untuk kabupaten/kota, langsung direspons cepat.

Diketahui, penyampaian orang nomor satu di Kota dengan jargon Andalan itu langsung ke Pj Gubernur Samsudin A Kadir, saat pertemuan bersama di ruang Wali Kota pasca dilantik oleh Mendagri.

Pj Gubernur usai pertemuan dengan Wali Kota Tauhid sebelumnya juga sempat menyampaikan ke awak media termasuk Halmaherapost.com bahwa akan ditindaklanjuti secepatnya. Dan itu sudah dibayarkan secara bertahap, bukan hanya untuk Ternate.

Untuk pembayaran tersebut diakui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ahmad Purbaya, saat mendatangi kantor Wali Kota Ternate dan melakukan rapat bersama Sekda dan jajaran teknis, Kamis 30 Mei 2024, sore.

"Rapat supaya penyelesaikan DBH Kota Ternate. Kami akan usahakan supaya transfer reguler ke Kota Ternate. Mungkin dari perhitungan kami, hutangnya per bulan kita akan transfer sekitar tujuh (7) miliar lebih," kata Purbaya.

Purbaya bilang, sesuai catatan Kasda, besaran yang belum dibayarkan untuk Kota Ternate sebesar Rp60 miliar. Sedangkan dari catatan Kota Ternate Rp64 miliar. Sehingga, akan dilakukan pencocokan data.

Baca juga:

Pj Gubernur Temui Wali Kota Ternate, Ini yang Dibahas

Komitmen Wali Kota Tauhid Bikin Ternate Kembali Terima Penghargaan Kategori Memuaskan dari ANRI

Pemkot Ternate Raih WTP 10 Kali Berturut-turut, Peran Penting Wali Kota Tauhid!

"Kita akan rekonsiliasi, mungkin Senin kita akan melakukan rapat gabungan dengan kota Ternate melibatkan Dispenda Provinsi," ucapnya.

Ia menyebutkan bahwa untuk pembayaran sudah dilakukan secara bertahap sejak kemarin dengan besaran sekitar Rp7 miliar lebih.

"Sisanya kita akan lakukan pembayaran per bulan. Kita pastikan enam bulan bisa selesai," ujarnya.

Disentil terkait permintaan pemkot Ternate sebelumnya untuk melakukan pembayaran setengah dari nilai total, kata Purbaya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

"Kita tidak mungkin membayar melebihi kemampuan keuangan daerah. Minimal tahun ini kita bisa mengurangi utang dan menyelesaikan utangnya. Dan itu sudah dibicarakan dalam rapat tadi. Kami akan transfer reguler sesuai kemampuan keuangan Provinsi. Ini sama dengan kabupaten/kota yang lain," tandasnya.