Kader “Wantex” Balas Diskriminasi dengan Rekomendasi: Muhammad Sinen Tak Lagi Meyakinkan di DPP!

Keberhasilan mengantongi B1.KWK dari DPP PDI Perjuangan menunjukkan bahwa Fifian Adeningsi Mus lebih mampu meyakinkan DPP PDIP bahwa ia bukan kader "wantex". Rekomendasi tersebut menjadi pembuktian atas diskriminasi Ketua DPD PDIP Maluku Utara, Muhammad Sinen, terhadapnya pada April 2024 lalu.

Calon Bupati dan Wakil Bupati petahana Kepulauan Sula, Maluku Utara, Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marassabesy, akhirnya mengantongi B1.KWK dari PDI Perjuangan. B1.KWK Nomor 948/KPTS/DPP/VII/2024 tersebut dapat digunakan oleh pasangan calon berakronim FAM-SAH untuk mendaftarkan diri ke KPU dengan membawa 4 kursi parlemen PDIP. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

"Bupati Fifian dan Pak Saleh menerima B1.KWK PDIP, penyerahan hari ini," ungkap Ketua DPC PDIP Sula, M Ridho Guntoro, Senin, 8 Juli 2024. Dengan dukungan tersebut, Ridho menyatakan bahwa PDIP Sula siap memenangkan FAM-SAH untuk periode kedua.

Menurut Wahyuni Baylusi, Akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah, sebutan "kader wantex" yang dilontarkan oleh Muhammad Sinen kepada Ningsih adalah bentuk diskriminasi yang dapat merusak karier politik.

"Sebutan 'kader wantex' oleh Muhammad Sinen terhadap Ningsih merupakan bahasa diskriminasi yang dapat membunuh karier politik. Ningsih membentuk komunikasi politik yang berbeda untuk mendapatkan dukungan dan meyakinkan DPP PDIP," kata Wahyuni.

Baca juga:

---

PDIP: Ningsi Kader "Wantex", Tak Diusung di Pilkada Sula

---

DIP: Plt Gubernur Maluku Utara Sudah Durhaka, Ini Nasehat Muhammad Sinen

---

Malam Penuh Tawa di Ternate: Review “Ternate Night” Stand Up Comedy Show

---

Wahyuni berpendapat bahwa fenomena komunikasi internal di tubuh Partai PDIP menunjukkan bahwa strategi dan pandangan politik Muhammad Sinen mungkin perlu disesuaikan dengan dinamika dan pertimbangan yang lebih luas di tingkat DPP. Tantangan ini juga menunjukkan bahwa meskipun memiliki posisi dan pengaruh kuat di tingkat daerah, pengaruh tersebut harus terus diperkuat dan diselaraskan dengan kebijakan dan keputusan di tingkat pusat.

"Ini bukan persoalan siapa yang kuat dan tidak kuat di DPP. Proses komunikasi politik lebih soal siapa yang lebih bisa meyakinkan dan siapa yang tidak bisa meyakinkan DPP. Pusat (DPP), melihat kinerja dan kapasitas yang terbukti," ujar Wahyuni.

Sebagaimana diberitakan halmaherapost.com pada 20 April 2024, lalu, menunjukkan perolehan kursi DPRD Kepulauan Sula, di masa kepemimpinan Ningsih meningkat dari 2 Kursi di Pileg 2019, menjadi 4 kursi di 2024, kemarin.

Pernyataan Muhammad Sinen pada 20 April 2024 yang menyebut Ningsih sebagai kader "wantex" dan menyerukan pentingnya mengusung kader asli PDIP tampaknya tidak sepenuhnya berhasil. Keputusan DPP untuk tetap memberikan rekomendasi kepada pasangan FAM-SAH menunjukkan bahwa pandangan dan pengaruh Sinen mungkin tidak sepenuhnya diikuti oleh pusat.

Ningsih Mus, menurut Wahyuni, dinilai lebih mampu meyakinkan DPP PDIP. Sebagai kader PDIP yang sah, Ningsih punya peluang yang sama untuk menerima rekomendasi PDIP. "Ningsih berhasil membuktikan bahwa ia mampu mengatasi diskriminasi dan meyakinkan DPP PDIP bahwa ia adalah pilihan yang tepat," tambah Wahyuni.

Realitas politik menunjukkan bahwa upaya Muhammad Sinen membutuhkan kerja keras dan strategi yang lebih komprehensif untuk meyakinkan semua pihak yang terlibat.

"Dukungan kepada Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marassabesy juga mencerminkan dinamika internal yang kompleks dalam tubuh PDIP, di mana pengaruh daerah harus terus diselaraskan dengan kebijakan pusat," tutupnya.