Pembayaran Tunjangan DPRD Morotai dari BTT 2024 Disorot Akademisi

Alwadut juga menambahkan bahwa selama tunjangan DPRD tidak dibayar akibat peraturan bupati, penangguhan tunjangan tersebut tidak akan menimbulkan implikasi hukum.

"Pemerintah daerah sebenarnya tidak menghadapi tantangan besar dalam membayarkan tunjangan DPRD. Namun, alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan fisik memberatkan anggaran daerah," katanya.

Dia merekomendasikan agar kedaulatan DPRD dalam penganggaran dikembalikan dengan melibatkan DPRD dalam setiap penetapan APBD. Selama ini, dokumen anggaran daerah sering kali tidak melibatkan DPRD secara konstitusional, menyebabkan kebuntuan dan APBD sering ditetapkan melalui Peraturan Bupati tanpa keterlibatan DPRD.

"Ke depannya, hubungan antara DPRD dan Bupati harus lebih demokratis untuk menyelesaikan permasalahan daerah secara bersama-sama. Jika hubungan DPRD dan Bupati bersifat konfliktual, hal ini akan mengancam stabilitas pemerintahan daerah," tutupnya.

Sementara itu, Nurdin Nathan, akademisi dan praktisi ekonomi Unipas Morotai, mengemukakan beberapa pertimbangan bagi Pemerintah Daerah, seperti penetapan anggaran yang tepat, keterbatasan anggaran, transparansi dan akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan dan pengendalian.

Menurut Nurdin, memasukkan tunggakan utang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) memiliki beberapa kepentingan signifikan, termasuk transparansi anggaran, kepatuhan hukum, perencanaan anggaran yang akurat, pengendalian pengeluaran, akuntabilitas, dan monitoring.

"Memasukkan tunggakan utang dalam DPA penting untuk memastikan kewajiban pembayaran diakui secara resmi dan terdokumentasi. Ini juga memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum terkait pengelolaan keuangan dan anggaran," ujarnya.

Nurdin menambahkan bahwa proses perencanaan anggaran menjadi lebih akurat dengan memasukkan tunggakan utang dalam DPA, serta membantu dalam pengendalian pengeluaran dan monitoring keuangan.